Buka FGD Pengaturan Jam Kerja, Heru Budi Janji Selesaikan Macet Secara Bertahap

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono membuka Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Kemacetan di Provinsi DKI Jakarta di Ballroom Sumba Hotel Borobudur Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut, upaya penanganan kemacetan merupakan tuntutan masyarakat yang harus didiskusikan bersama. Melalui FGD ini, diharapkan berbagai masukan, saran, ide dan inovasi untuk mengatasi kemacetan.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Tegur Aksi Dishub yang Kerap Timbulkan Kemacetan

"Saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak Dirlantas, pagi hari itu seperti air bah, dari Bekasi, Tangerang, Depok pada jam yang sama menuju Jakarta. Bagaimana solusinya, antara lain diusulkan untuk dibagi jam kerjanya, ada yang masuk jam 08.00, ada yang masuk jam 10.00," ujar Heru.

Menurut Heru, masukan dari asosiasi atau pemilik gedung-gedung pengelola maupun kementerian dapat menjadi bahan pertimbangan ke depannya. Hasil FGD ini nantinya juga akan dibahas dengan Dewan Transportasi DKI Jakarta.

"Pemprov DKI terus berusaha menangani kemacetan, yang terbaru adalah Transjakarta menambah jalur ke bandara melewati perbatasan DKI Jakarta. Tujuannya, Pemprov DKI berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap," ungkapnya.

"Diskusi ini bagian terpenting untuk menyelesaikan kemacetan, mari kita memberikan tanggapan, memberikan saran-saran untuk nanti kita olah kembali, apakah itu menjadi keputusan melalui Pergub," tuturnya.

Baca Juga:

PDIP Sebut Belum Ada Perubahan Kemacetan di Jakarta Meski Dishub Gunakan Teknologi AI

Di satu sisi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menuturkan, pelaksanaan kegiatan ini karena melihat kemacetan Jakarta menjadi satu masalah utama di Provinsi DKI. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya yang konkret guna mengatasi permasalahan kemacetan di Provinsi DKI Jakarta.

"Kebijakan Transport Demand Management (TDM) sebagai strategi kebijakan dalam membudayakan penggunaan angkutan umum sudah diterapkan. Konsep TDM terdiri dari layanan angkutan umum yang terintegrasi dan kemudahan bagi para pengguna angkutan umum.

Sedangkan, kata dia, strategis push yang diterapkan antara lain low emission zone, juga disinsentif parkir bagi kendaraan pribadi, dan pemberlakuan kawasan ganjil genap.

"Namun, penerapan strategi ini tidak selamanya dapat menekan angka kemacetan di Ibu Kota, sehingga memerlukan usulan baru dan perlu dievaluasi kebijakan yang sudah diterapkan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas di Jakarta," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Hindari Macet Panjang, Pengunjung PRJ Diharap Gunakan Transportasi Umum