Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo meminta majelis hakim untuk mengabulkan permohonan sebagai justice collaborator (JC) dalam perkara dugaan suap penghapusan red notice.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Brigjen Prasetijo, Rolas Sitinjak dalam persidangan dengan agenda duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/3). Menurut Rolas, jaksa penuntut umum (JPU) tak bisa membuktikan pelanggaran pidana yang dilakukan Brigjen Prasetijo dalam perkara tersebut.
"Bahwa Brigjen Prasetijo telah mengajukan permohonan justice collaborator karena telah mengembalikan uang USD200 ribu. Oleh karenanya, kami meminta permohonan justice collaborator dapat dikabulkan majelis hakim," kata Rolas.
Baca Juga:
Selain itu, dalam persidangan pihak jenderal bintang satu itu juga meminta majelis hakim untuk menolak semua dakwaan yang diajukan JPU.
"Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum," tegasnya.
Kemudian, Rolas juga meminta majelis hakim agar nama baik kliennya yang sudah tercoreng dengan adanya kasus ini dipulihkan.
"Merehabilitasi nama baik, harkat martabat terdakwa dan membebankan perkara a quo kepada negara," ujarnya.
Dalam perkara ini, JPU menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Brigjen Prasetijo.
Jaksa meyakini Prasetijo menerima suap dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Suap tersebut untuk membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Direktorat Imigrasi.
Baca Juga:
Kasus Suap Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan jenderal bintang satu itu tidak mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Selain itu, perbuatan Prasetijo telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Sementara untuk hal yang meringankan, Prasetijo dinilai bersikap sopan, mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya. (Pon)
Baca Juga:
Brigjen Prasetijo Divonis 3 Tahun, Kapolri: Melanggar Hukum Kami Sikat
