BPN Pidanakan Kepala Daerah Dukung Jokowi, TKN: Malah Menjadi Bumerang!

MerahPutih.com - Deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf oleh sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah berbuntut laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke pihak Bawaslu.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto menganggap laporan tersebut merupakan bentuk kepanikan kubu Prabowo dengan meningkatnya dukungan kepala daerah untuk paslon nomor 01.

"Tim Prabowo-Sandi makin panik dan menerapkan strategi gugat kepala daerah yang terbukti malah menjadi bumerang, menjadi arus balik yang memperkuat Jokowi," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (15/2).

Menurutnya, laporan tersebut adalah upaya sia-sia karena justru akan semakin membangkitkan militansi kepala daerah untuk bergerak memenangkan paslon nomor 01.

"Jadi ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap bagi mereka untuk bergerak memenangkan Pak Jokowi. Inilah kesalahan strategi kubu Prabowo-Sandi," katanya.

Sekjen PDIP menjelaskan, mayoritas kepala daerah dukung Jokowi karena alasan rasional, yakni prestasi Jokowi dan hubungan sinergis yang berkemajuan antara pusat dan daerah. "Bukan faktor lain," tandasnya.

Jadi, kata Hasto, ketika ada kepala daerah yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma'ruf itu karena mereka melihat kerja nyata Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Hasto justru menantang kepala daerah dari Gerindra atau PKS yang berani deklarasi dukung Prabowo-Sandi.

"Sebut mana kepala daerahnya yang berprestasi? Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS yang menunjukkan kualifikasi kepemimpinan sebagaimana ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Abdullah Azwar Anas, Ridwan Kamil, Hasto Wardoyo, Prof Nurdin Abdullah, dan lain-lain," tantang Hasto.

Jadi jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sani main lapor minim bukti.

"Seluruh tim hukum Tim Kampanye Jokowi-KH Maruf Amin akan memberikan dukungan advokasi maksimal kepada para kepala daerah yang digugat kubu Prabowo," pungkasnya. (Fdi)