Bowo Siapkan Serangan Fajar Amplop Cap Jempol, KPK: Jangan Dipilih!

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 03 April 2019
Bowo Siapkan Serangan Fajar Amplop Cap Jempol, KPK: Jangan Dipilih!

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso menyiapkan ribuan amplop serangan fajar bercap jempol yang diduga berasal dari uang suap Rp8 miliar. KPK pun mengingatkan publik jangan pernah memilih pemimpin yang membeli suara dengan uang saat pencoblosan 17 April mendatang.

"Yang memberikan amplop jangan dipilih," kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah, kepada wartawan usai bertemu jajaran KPU RI, di Jakarta, kemarin.

KPK sebelumnya menyita 82 kardus berisikan 400.000 amplop yang disita dari kantor PT Inersia milik Bowo. Febri membenarkan ada cap tanda jempol saat membuka sejumlah amplop di tiga kardus, tetapi penyidik belum menemukan ada kaitan dengan kepentingan Pilpres.

"Tidak ada nomor urut, yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut," tegas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

Barang bukti amplop serangan fajar Bowo Sidik
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama petugas KPK menunjukan barang bukti dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso (MP/Ponco Sulaksono)

Menurut Febri, berdasarkan fakta hukum dan pengakuan tersangka uang amplop itu digunakan untuk serangan fajar sebagai calon legislatif petahana Golkar dapil Jawa Tengah II. KPK juga meminta seluruh pihak tidak mengaitkan proses hukum suap serangan fajar ini dengan isu politik praktis Pilpres.

"Memang ada stempel atau cap cap tertentu di amplop tersebut, tapi sejauh ini fakta hukum yang ada itu masih terkait dengan kebutuhan pemilu legislatif," ungkap Febri.

Lebih jauh, KPK mengingatkan publik jangan menggadaikan harga diri hanya untuk imbalan murah dalam pesta demokrasi pemilu 2019. Apalagi, digadaikan hanya untuk amplop berisi uang Rp20 ribu atau Rp 50 ribu seperti temuan barang bukti dalam kasus suap Bowo.

"Apa iya harga diri? dan suara masyarakat itu dihargai amplop senilai Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tolak dan tidak memilih," tutup Febri.

Bowo
Politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso ditahan KPK terkait kasus suap distribusi pupuk (MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya, KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR Komisi Bowo Sidik Pangarso sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi pupuk. Dalam kasus suap yang melibatkan PT Humpuss Transportasi Kimia dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) itu, KPK menyita uang Rp 8 miliar yang sudah disimpan dalam ratusan ribu amplop berisi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu. (Pon)

#Pemilu 2019 #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengklaim bahwa partainya sudah sangat solid menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, meskipun dihantam isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Mula Akmal - Kamis, 10 Agustus 2023
Airlangga Tegaskan Golkar Saat Ini Sangat Solid Dibanding Pemilu 2019
Indonesia
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
PAN secara terang-terangan mendoakan Prabowo agar dapat memenangi Pilpres 2024.
Zulfikar Sy - Jumat, 16 Juni 2023
PAN Beri Sinyal Dukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Indonesia
Rencana Pertemuan AHY-Puan Angin Segar Bagi Politik Tanah Air
Rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani merupakan angin segar bagi politik tanah air.
Mula Akmal - Senin, 12 Juni 2023
Rencana Pertemuan AHY-Puan Angin Segar Bagi Politik Tanah Air
Indonesia
Ditanya Prabowo Jadi Cawapres Ganjar, Jokowi Jawab Nanti Siang Ketemu
Jokowi menambahkan terkait cawapres yang akan diusung untuk mendampingi Ganjar akan segera diputuskan dan dideklarasikan PDIP.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 April 2023
Ditanya Prabowo Jadi Cawapres Ganjar, Jokowi Jawab Nanti Siang Ketemu
Indonesia
Gugatannya Picu Kontroversi, Partai Prima Bantah Minta Pemilu Ditunda
Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat adalah untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024
Zulfikar Sy - Rabu, 08 Maret 2023
Gugatannya Picu Kontroversi, Partai Prima Bantah Minta Pemilu Ditunda
Indonesia
Baru Terungkap, Anies Pernah Ditawari Capres Dua Kali di Pemilu 2019
Baru diungkap di hadapan awak media, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku pernah ditawari untuk ikut menjadi calon wakil presiden (cawapres) hingga dua kali saat pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu.
Mula Akmal - Jumat, 07 Oktober 2022
Baru Terungkap, Anies Pernah Ditawari Capres Dua Kali di Pemilu 2019
Bagikan