BNPT: Penanganan Terorisme Harus Tahu Sejarahnya


Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Dr. Saud Usman Nasution, SH, MH. (Foto: harianterbit)
MerahPutih Nasional - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Dr. Saud Usman Nasution, SH, MH, menerangkan bahwa penanganan terorisme itu harus tahu bagaimana sejarahnya, hubungan dengan berbagai hal terkait, sehingga penanganannya bisa berjalan secara komprehensif.
Ia yakin, kalau dalam menjalankan program deradikalisasi semua instansi atau lembaga sudah tahu berbagai hal terkait sasaran yang dituju, pasti akan berjalan baik.
Hal itu diungkapkannya lantaran selama ini dinilainya pelaksanaan deradikalisasi masih belum berjalan sesuai harapan. Dinilaimya, Kementerian, lembaga dan institusi terkait belum terjadi sinergi yang baik.
“Itulah salah satu alasan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Program Deradikalisasi BNPT 2016. BNPT sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinir pencegahan terorisme di Indonesia mengumpulkan seluruh lembaga dan instansi terkait untuk menciptakan sinergi tersebut. Kalau sinergi sudah terjalin, maka pelaksanaan deradikalisasi akan berjalan dengan baik,” ujar Saud saat membuka Rakornas Program Deradikalisasi 2016 di Hotel Golden Boutique, Jakarta, Kamis (18/02).
Menurut Saud, selama ini masing-masing institusi selalu mengatakan telah menjalankan program penanganan teror dan deradikalisai. Tapi faktanya, apa yang ditangani belum bersinergi, sehingga hasilnya pun jauh dari apa yang diharapkan.
“Saya sudah bicara dengan KaBIN, Kapolri, Panglima TNI, bahwa tugas menangani terorisme tidak bisa bersial tapi harus bersinergi. Untuk kami akan menunjukkan data-datanya dan men-share ke lembaga berkompeten. Diharapkan nantinya ada kontak masing-masing petugas di seluruh Indonesia sehingga bisa saling kenal. Intinya sinergi wajib dilakukan dalam menjalankan deradikalisasi,” tuturnya.
Saat ini, lanjut Kepala BNPT, ada 204 napi terorisme yang tersebar di 49 Lapas di 13 Provinsi. Kalau deradikalisasi belum menyentuh target ini, berarti belum melakukan deradikalisasi. Sejauh ini BNPT telah menjalankan beberapa tahapan deradikalisasi yaitu Identifikasi.
“Kita perlu mendata mereka ini siapa-siapa saja, siapa pedukungnya, dan siapa keluarganya dan dimana saja,” tukasnya.
Baca juga:
- Pesantren Tak Perlu Takut Suarakan Kebenaran Demi NKRI
- Meski Ada, Pesantren Terindikasi Radikal Tak Banyak
- "Indikator Pesantren Radikalisme Bisa Dilihat dari Pemimpin & Alumni"
- Ideologi Pancasila Mampu Selamatkan Generasi Muda dari 'Racun' Terorisme
- Jokowi: Warga Tidak Pernah Takut Melawan Terorisme
Bagikan
Berita Terkait
Apa Itu Makar? Ini Penjelasan dan Sejarahnya di Dunia

785 Korban Terorisme Telah Terima Kompensasi Dari Negara, Tertinggi Rp 250 Juta

ASN Kemenag Jadi Tersangka NII, Wamenag Minta Densus 88 Tidak Gegabah Beri Label Teroris

Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Pengamat: Kemenag ‘Lalai’ dalam Tangkal Ideologi Radikal

Oknum ASN Ditangkap karena Terlibat Terorisme, Kementerian Agama janji Berikan Hukuman Berat

ASN Kemenag dan Dinas Pariwisata Aceh Ditangkap Densus 88 Antiteror Polri

Terungkap, Penghubung Teroris dengan Penyedia Dana dan Logistik Selama Ini Bersembunyi di Bogor

BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026

Pemerintah Bakal Coret Penerima Bansos yang Terbukti Terlibat Pendanaan Terorisme Hingga Tipikor

Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
