Biar Enggak Panas Terus, Gus Nuril Ajak Politikus Fokus Ibadah Selama Ramadan

MerahPutih.com - Tensi politik yang masih hangat karena Pilpres 2019 membuat tokoh NU Nuril Arifin angkat bicara. Pria yang akrab disapa Gus Nuril mengatakan, di bulan Ramadan sebaiknya elit politik berhenti membicarakan politik dan fokus mencari berkah.

“Sudah 11 bulan kita sibuk dengan politik, dengan duniawi. Cukup sudah. Sekarang saatnya kita menjadi kepompong selama bulan Ramadan. Lebih baik kita hhusuk beribadah agar kita tidak kehilangan bulan Ramadan yang mulia ini hanya gara-gara menuruti pertengkaran elit politik,” kata Gus Nuril, Selasa (7/5).

Selain itu, Kiai asal Gresik, Jatim tersebut menambahkan, sebaiknya para elit politik menahan diri selama bulan Ramadan. Ini saat yang tepat bagi para politikus untuk kembali kepada Allah. Bersabar. Agar selepas bulan Ramadan bisa menjadi kupu-kupu. “Yang terbang mensejahterakan Indonesia,” kata dia.

BACA JUGA: Suara Jokowi-Ma'ruf Amin Nyaris Tembus 60 Juta

Gus Nuril lantas mengajak seluruh pendukung capres-cawapres maupun caleg, agar menanggalkan semua atribut dukungannya dan kembali kepada komitmen awal sebagai warga bangsa Indonesia.

Sebab, lanjut dia, konflik politik yang cuma datang lima tahun sekali ini tak ada artinya dengan perjalanan bangsa Indonesia selama puluhan tahun.

“Pemilu sudah selesai. Tak ada lagi 01, 02. yang ada Persatuan Indonesia. Petani kembali bertani, pedagang kembali berdagang, semuanya kembali kepada fitrahnya sebagai warga bangsa,” katanya.

BACA JUGA: Polisi Jebak Mobil Pembawa Ribuan Formulir C1 yang Diduga Palsu?

Karena itu, lanjutnya, saatnya masyarakat melebur kembali menjadi satu. Meramaikan masjid dengan ibadah, dan memperbaiki kembali ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah yang sempat koyak.

Bagaimana dengan pihak-pihak yang mencoba mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gus Nuril pun tak setuju dengan itu.

Menurutnya, KPU adalah lembaga negara yang sah. Mereka juga sedang bekerja. Dia meminta semua pihak menunggu KPU. Kalaupun diduga ada kesalahan dari penyelenggara pemilu itu, pihak-pihak itu harus menempuh cara konstitusional.

BACA JUGA: TKN: BPN Curang

“Kalau ada upaya mendelegitimasi KPU, itu sama saja mengajak untuk membubarkan negara. Negara ini memiliki sistem yang tepat. Ada kontestasi pemilu, keputusannya ada di KPU, diawasi oleh Bawaslu. Dan jika ada konflik, maka bisa diserahkan ke MK. Jangan main bubar-bubar saja,” katanya. (*)