Berikan Vaksin Ketiga kepada Pejabat Negara Dinilai tidak Etis

MerahPutih.com - Kabar beberapa pejabat pemerintah yang telah menerima vaksin ketiga sebagai booster COVID-19 menuai kontroversi.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena mengatakan, harusnya program vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia.

Baca Juga

59 Persen Warga Bandung Telah Divaksin Dosis Pertama

Dengan persediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok-kelompok masyarakat paling rentan terpapar. Termasuk lansia, masyarakat miskin, penyandang difabel, hingga mereka yang berada di tahanan.

"Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya dalam keterangan persnya, Kamis (26/8).

Wirya mencontohkan, menurut data Kemenkes sendiri, per tanggal 25 Agustus, baru 33.39 persen dari tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin booster

Sementara baru 16.93 persen lansia dan 5.72 persen dari masyarakat rentan dan umum yang telah menerima vaksin kedua. Memberikan vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi seperti ini tidak bisa dibenarkan.

"Ini tidak mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik," jelas Wirya.

Wirya mendesak pemerintah untuk memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan. Melainkan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19. Termasuk tenaga kesehatan.

"Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan," harap Wirya.

Sekedar informasi, sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster.

Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin COVID-19.

Pengakuan ini terungkap saat sejumlah pejabat mengobrol dengan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur.

Saat itu, agenda presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Acara disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Mereka terlihat berbincang-bincang dan percakapan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut membahas soal Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.

Wali Kota Samarinda Andi Harun saat itu mengaku sudah mendapatkan dua kali suntikan vaksin dan berencana mencoba vaksin Nusantara sebagai booster.

"Booster vaksin Nusantara Pak Terawan," kata Andi.

"Oh pantes seger-seger, Pak Wali Kota, mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sembari tertawa.

Jokowi kemudian bertanya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto apakah juga sudah mendapatkan vaksin Nusantara.

"Pak Panglima sudah ambil Nusantara?" tanya Jokowi.

"Sudah," jawab Marsekal Hadi.

"Enggak ngajak-ngajak kita ya," ujar Jokowi berseloroh.

Gubernur Isran Noor kemudian juga mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna.

"Saya sudah booster, cuma Moderna," kata Isran.

Prabowo lantas bertanya kepada Jokowi apakah sudah mendapatkan suntikan booster atau belum. "Sudah booster semua, Pak Presiden belum, ya?" tanya Prabowo.

"Enggak, saya nunggu Pfizer," ujar Jokowi.

Sejumlah media kemudian memberitakan percakapan tersebut. Tak lama, video live streaming itu dihapus. Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tadi. (Knu)

Baca Juga

Menkeu Cadangkan Anggaran Vaksin hingga Rp 36 Triliun