Andika Pratama
MerahPutih.com - Pembentukan Tim Hukum Nasional menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola isu politik di media dan media sosial.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mempertanyakan inisiatif dari pemerintah ini, sebab sebenarnya sudah ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu ucapan atau tindakan seseorang merupakan suatu tindak pidana atau bukan, yakni Kejaksaan dan Kepolisian.
"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara jelas dikatakan bahwa Penyelidik bekerjasama dengan Penuntut Umum, memiliki kewenangan untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan penyidikan. Sikap yang dikeluarkan Pemerintah ini juga menunjukkan ketidakpercayaan Pemerintah terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini sudah ada," kata Direktur ICJR Anggara dalam keterangannya, Rabu (8/6)
ICJR mengingatkan, bahwa kritik yang disampaikan di muka umum terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi, yang jelas dalam konstitusinya menjunjung tinggi kebebasan dalam mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan.
Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 22 ayat (3) UU Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut yang secara internasional juga dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 12 tahun 2005.
Hal ini bagian ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola berbagai isu yang muncul di media dan media sosial.
"Kami mengingatkan bahwa penggunaan kekuasaan dan penggunaan hukum pidana yang berlebihan memiliki potensi besar untuk membahayakan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia," katanya.
Berdasarkan atas hal ini, maka ICJR merekomendasikan agar Pemerintah mengkaji ulang dan membatalkan rencana pembentukan tim hukum nasional ini.
"Pemerintah harus menghormati mekanisme peradilan pidana yang sudah ada dan ditentukan oleh undang-undang terkait, yakni KUHAP, dan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti membentuk Tim Hukum Nasional," jelas dia. (Knu)
