BEM UNS Keluarkan Maklumat Supersemar: Tolak Kampus Politik Partisipan

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Rabu, 07 Februari 2024
BEM UNS Keluarkan Maklumat Supersemar: Tolak Kampus Politik Partisipan

BEM UNS Solo, Jawa Tengah menggelar aksi damai di depan Gedung Rektorat Kampus UNS Solo, Jawa Tengah, Rabu (7/2). (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, menggelar aksi damai di depan Gedung Rektorat Kampus UNS Solo, Rabu (7/2). Dalam aksi tersebut mereka mengeluarkan Maklumat Supersemar.

Ketua BEM UNS Solo Agung Lucky Pradita, mengatakan maklumat ini sebagai bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga:

Bos Dishub DKI Minta Massa Kampanye Anies dan Prabowo Naik Angkutan Umum

“Kami menilai telah terjadi krisis kebangsaan dalam kondisi politik nasional di Pemilu 2024 yang diakibatkan oleh kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan ketidakpedulian terhadap standar etika tertinggi,” ujar Agung.

Dia mengatakan terdapat lima poin supersemar dalam aksi ini. Poin pertama kecewa atas keberjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pada prinsip luber jurdil.

Baca Juga:

Faisal Basri Sebut Ada 15 Menteri dan Wamen Tidak Kerja Sibuk Kampanye

Selanjutnya poin ketiga, menuntut Presiden Jokowi dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye pasangan calon.

Poin keempat pejabat pemerintah, TNI dan Polri terbebas dari paksaan memihak salah satu pasion. Dan terakhir kecewa atas segala sikap maupun tudingan yang memposisikan kampus yang telah bersuara berdasarkan pada standar etika dan keilmuan sebagai politik partisan.

“Maklumat Supersemar murni untuk mengkritisi terhadap keadaan demokrasi saat ini. Kami tegaskan tidak mendukung salah satu paslon dalam Pilpres 2024,” katanya.

Dia menambahkan dengan aksi ini mengkritisi keadaan demokrasi saat ini. BEM akan terus memantau situasi politik. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga:

Jokowi Tegaskan Tidak Bakal Ikut Kampanye Akbar 10 Februari

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ikhsan Aryo Digdo

Learner.

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan