Belanja Makan Bergizi Gratis Bakal Capai Rp 800 Miliar Per Hari

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 Oktober 2024
Belanja Makan Bergizi Gratis Bakal Capai Rp 800 Miliar Per Hari

Pj Heru Budi Hartono memantau langsung makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung. (Foto: Dok. Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan Badan Gizi Nasional secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.

Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu fokus utama, dengan investasi yang cukup besar pada program Makan Bergizi Gratis.

Program ini, jika diimplementasikan secara penuh, akan menjangkau hingga 82,9 juta penerima dan memakan anggaran sebesar Rp 400 triliun.

Baca juga:

Program Makan Bergizi Gratis Potensial Naikkan PDB 1,94 Persen

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, itu kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (9/10).

Anggaran Rp 800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang berarti memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

"Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas desa akan ditingkatkan," katanya.

Dari hasil percobaan, dengan melibatkan 3.000 anak dalam satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kg beras, 350 kg ayam atau 3.000 butir telur, 350 kg sayuran, serta 600 liter susu per hari.

Ia memaparkan, jika program ini berjalan penuh, akan ada sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan.

"Ini adalah skala yang sangat besar,” ujarnya.

Sebagai contoh, jika satu satuan pelayanan membutuhkan 350 kg sayuran setiap hari, koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengoordinasi para petani untuk menanam sayuran yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.

Demikian juga dengan kebutuhan 600 liter susu per hari yang setara dengan produksi 60 ekor sapi untuk satu satuan pelayanan.

"Bahan baku ingin kami dapatkan dari BUMDes dan koperasi. Jadi, kalau ada pengusaha yang besar ingin memasok dan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, silakan berkoordinasi dengan koperasi dan BUMDes, supaya mereka juga mendapat cipratan ekonomi dari program in," jelas Dadan. (*)

#Makan Bergizi Gratis
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MBG Bakal Menyasar 400 Ribu Lansia dan 38 Ribu Disabilitas
Layanan makan bergizi bagi lansia sebenarnya telah berjalan melalui program Kementerian Sosial, namun akan diselaraskan dengan skema MBG
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
MBG Bakal Menyasar 400 Ribu Lansia dan 38 Ribu Disabilitas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Siswa Dilarang Mengeluh Soal Rasa dan Kualitas Makan Begizi Gratis
BGN menerima keluhan dengan meminta masyarakat untuk melaporkan masalah melalui hotline MBG
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Siswa Dilarang Mengeluh Soal Rasa dan Kualitas Makan Begizi Gratis
Indonesia
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap postur anggaran negara demi memperkuat kesiapsiagaan bencana di tingkat daerah.
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
PDIP Dorong Anggaran MBG Diefisiensikan untuk Dana Darurat Bencana di Daerah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BGN Ancam Siswa Tak Komplain dan Viralkan Rasa Makan Bergizi Gratis
Beredar informasi yang menyebut BGN melarang penerima MBG komplain dan viralkan makanan yang diberikan, simak kebenaran beritanya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: BGN Ancam Siswa Tak Komplain dan Viralkan Rasa Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Menteri PPN/Bappenas Sebut Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, bahwa MBG lebih mendesak dari lapangan kerja. Hal itu pun memicu kontroversi.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Menteri PPN/Bappenas Sebut Program MBG Lebih Mendesak dari Lapangan Kerja
Indonesia
118 Orang Siswa SMA 2 Kudus Dilarikan ke 7 Rumah Sakit Diduga Keracunan MBG
SPPG Purwosari melayani 13 sekolah dengan total penerima manfaat sebanyak 2.173 orang, termasuk guru dan tenaga kependidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Januari 2026
118 Orang Siswa  SMA 2 Kudus Dilarikan ke 7 Rumah Sakit Diduga Keracunan MBG
Indonesia
KPAI Usul Penyaluran Program MBG Ramah Anak tidak Libatkan Aparat Keamanan
KPAI menekankan pentingnya pendekatan ramah anak dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Januari 2026
KPAI Usul Penyaluran Program MBG Ramah Anak tidak Libatkan Aparat Keamanan
Indonesia
Politikus Daerah Kritik Ketimpangan Gaji dan Pengangkatan Pegawai Dapur MBG dan Guru Honorer
dari sisi skala prioritas, masih banyak tenaga pendidik yang telah lama mengabdi namun belum mendapatkan perlakuan serupa.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Januari 2026
Politikus Daerah Kritik Ketimpangan Gaji dan Pengangkatan Pegawai Dapur MBG dan Guru Honorer
Indonesia
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
Menekankan pentingnya pengaturan pola distribusi makanan agar keamanan pangan dan kandungan gizi tetap terjamin.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Bagikan