Beda Sama PKS, Golkar Larang Tim Pemenangan Kampanye Negatif

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Oktober 2018
Beda Sama PKS, Golkar Larang Tim Pemenangan Kampanye Negatif

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/3). (ANTARA FOTO/Biropers-Muchlis)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengimbau kadernya tidak menggunakan kampanye negatif (Negative Campaign) demi memenangkan pasangan calon yang diusung pada Pilpres 2019 mendatang.

Pesan tegas itu disampaikan Airlangga merespon pernyataan Presiden PKS Shohibul Imam yang membolehkan kadernya menggunakan kampanye negatif di Pemilu mendatang.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto. FotoL MP/Fadhli

"Ya memang yang namanya kampanye (campaign) memang ada yang selalu positif dan negatif. Kita hanya mengupayakan khusus Parti Golkar kita ingin pemilu damai kita ingin positif campaign, message nya disitu," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/10).

Airlangga menuturkan, kampanye negatif merupakan kampanye yang tidak berlandaskan data akurat dan cenderung tidak memberikan pembelajaran positif dalam berdemokrasi.

Sementara, kampanye positif adalah kampanye berupa penajaman visi-misi dan gagasan yang disampaikan secara objektif kepada publik.

"Pemilu ini kita mengharapkan masyarakat diberikan hal yang sifatnya objektif. Kalau yang namanya praktik dan strategi silahkan masing-masing parpol," kata Airlangga.

Sehingga yang namanya kampanye negatif, menurutnya merupakan kampanye yang tidak berdasarkan kepada data dan cenderung tidak bisa objektif.

"Namanya negatif kan itu namanya negatif. Yang namanya objektif berdasar dengan data. Jadi kalau kita bicara data kita bicara objektif, kalau bicara di luar data ya kita sebut negatif," paparnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (MP/Ponco Sulaksono)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Imam pempersilahkan para kadernya menggunakan kampanye negatif dalam meraih suara di Pemilu 2019. Menurut dia, kampanye negatif itu adalah kampanye yang menitik beratkan pada kelemahan lawan, namun tetap berlandaskan data yang benar.

"Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positif campaign. Silakan masuk ke negatif campaign, cukup 20 persen," kata Sohibul saat temu kader di Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10) kemarin. (fdi)

#Airlangga Hartarto #Muhammad Sohibul Iman
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Bagikan