Beda Sama PKS, Golkar Larang Tim Pemenangan Kampanye Negatif

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 15 Oktober 2018
Beda Sama PKS, Golkar Larang Tim Pemenangan Kampanye Negatif

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berolahraga di kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (24/3). (ANTARA FOTO/Biropers-Muchlis)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengimbau kadernya tidak menggunakan kampanye negatif (Negative Campaign) demi memenangkan pasangan calon yang diusung pada Pilpres 2019 mendatang.

Pesan tegas itu disampaikan Airlangga merespon pernyataan Presiden PKS Shohibul Imam yang membolehkan kadernya menggunakan kampanye negatif di Pemilu mendatang.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto. FotoL MP/Fadhli

"Ya memang yang namanya kampanye (campaign) memang ada yang selalu positif dan negatif. Kita hanya mengupayakan khusus Parti Golkar kita ingin pemilu damai kita ingin positif campaign, message nya disitu," kata Airlangga di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/10).

Airlangga menuturkan, kampanye negatif merupakan kampanye yang tidak berlandaskan data akurat dan cenderung tidak memberikan pembelajaran positif dalam berdemokrasi.

Sementara, kampanye positif adalah kampanye berupa penajaman visi-misi dan gagasan yang disampaikan secara objektif kepada publik.

"Pemilu ini kita mengharapkan masyarakat diberikan hal yang sifatnya objektif. Kalau yang namanya praktik dan strategi silahkan masing-masing parpol," kata Airlangga.

Sehingga yang namanya kampanye negatif, menurutnya merupakan kampanye yang tidak berdasarkan kepada data dan cenderung tidak bisa objektif.

"Namanya negatif kan itu namanya negatif. Yang namanya objektif berdasar dengan data. Jadi kalau kita bicara data kita bicara objektif, kalau bicara di luar data ya kita sebut negatif," paparnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (MP/Ponco Sulaksono)
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman. (MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Imam pempersilahkan para kadernya menggunakan kampanye negatif dalam meraih suara di Pemilu 2019. Menurut dia, kampanye negatif itu adalah kampanye yang menitik beratkan pada kelemahan lawan, namun tetap berlandaskan data yang benar.

"Saya mengatakan 80 persen kampanye kita harus positif campaign. Silakan masuk ke negatif campaign, cukup 20 persen," kata Sohibul saat temu kader di Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10) kemarin. (fdi)

#Airlangga Hartarto #Muhammad Sohibul Iman
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Pemerintah menyiapkan strategi diskon besar untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Harbolnas 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
Pekerja Profesional Bidang TIK Minim, Baru 0,8 Persen Dari Total Angkatan Kerja Nasional.
Selama empat tahun terakhir, pekerja profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru mencapai 0,8 persen dari total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pekerja Profesional Bidang TIK Minim, Baru 0,8 Persen Dari Total Angkatan Kerja Nasional.
Indonesia
Isu Transfer Data Pribadi Jadi Perbincangan Hangat, Menkomdigi Bakal Temui Menko Airlangga Hartarto
Setelah pertemuan tersebut, direncanakan akan ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai poin-poin kesepakatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 23 Juli 2025
Isu Transfer Data Pribadi Jadi Perbincangan Hangat, Menkomdigi Bakal Temui Menko Airlangga Hartarto
Indonesia
Tidak Ikut Prabowo Pulang, Menko Airlangga Langsung Geser dari Brasil ke AS Nego ke Pemerintah Trump
Presiden AS Trump telah memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai tarif resiprokal yang diumumkanpada April lalu akan tetap berlaku 1 Agustus mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 Juli 2025
 Tidak Ikut Prabowo Pulang, Menko Airlangga Langsung Geser dari Brasil ke AS Nego ke Pemerintah Trump
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Deregulasi Kebijakan Impor 10 Komoditas
Pemerintah telah menerbitkan Permendang Nomor 16 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
Pemerintah Tetapkan Deregulasi Kebijakan Impor 10 Komoditas
Indonesia
Kompak! Bahlil dan Airlangga Hartarto Enggan Berspekulasi Soal Reshuffle Kabinet
Pernyataan ini disampaikan Bahlil untuk menanggapi usulan pengamat politik Rocky Gerung yang meminta Presiden Prabowo merombak kabinetnya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Mei 2025
Kompak! Bahlil dan Airlangga Hartarto Enggan Berspekulasi Soal Reshuffle Kabinet
Indonesia
Kirim Airlangga ke AS, Prabowo Tunggu Laporan Hasil Negosiasi Tarif Trump
Menko Airlangga sejak pekan lalu dikirim ke AS memimpin tim dari negosiasi tarif dan dijadwalkan kembali hari ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 April 2025
Kirim Airlangga ke AS, Prabowo Tunggu Laporan Hasil Negosiasi Tarif Trump
Bagikan