Bawaslu Minta Penghitungan Ulang di Ribuan TPS Surabaya

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya menduga ada penggelembungan suara yang terjadi di ribuan TPS yang ada di wilayahnya. Karenanya, Bawaslu pun merekomendasikan penghitungan ulang suara di 8.146 TPS di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo seperti dikutip Antara, rekomendasi tersebut berawal dari laporan lima partai politik di Kota Surabaya dan seorang caleg DPR RI. Mereka melaporkan dugaan kecurangan berupa penggelembungan suara pada ratusan TPS.

Lima parpol tersebut adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Surabaya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

“Kami kemudian menggelar rapat pleno menyikapi adanya laporan tersebut pada 20 April 2019,” kata Hadi.

Nah, berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019, ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara terhadap salah pengisian dan penjumlahan. Serta tanpa pengisian (kosong) pada formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS yang tersebar di Surabaya.

Untuk itu, kata Hadi Margo, pihaknya merekomendasikan kepada KPU Surabaya untuk memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) beserta jajarannya untuk melakukan penghitungan suara ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK se-Kota Surabaya. Hasil koreksinya segera disampaikan kepada saksi peserta pemilu yang menyerahkan mandat dan Pengawas Pemilu Kecamatan.

"Penghitungan suara ulang untuk TPS dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK," katanya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Surabaya Muhamamd Kholid mengatakan pihaknya sudah menerima surat rekomendasi tersebut dari Bawaslu.

Namun kata Kholid, pihaknya belum bisa memutuskan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Alasannya harus menunggu rapat pleno KPU. "Ini sedang akan dibahas di rapat pleno KPU," katanya.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Surabaya Musyafak mengatakan berdasarkan laporan saksi atas bukti Form C1, telah ditemukan adanya dugaan kecurangan atau pelanggaran.

Yakni berupa penggelembungan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, penguarangan perolehan suara sah oleh partai peserta pemilu tertentu, kesalahan dalam penjumlahan atau rekapitulasi suara sah, jumlah suara keseluruhan melebihi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan perbedaan data hasil penghitungan suara antara C1 Plano dan salinan Form C1.

"Kecurangan tersebut, terjadi di hampir semua TPS pada daerah pemilihan di Surabaya dan hanya dapat terjadi dengan dengan bantuan dari penyelenggara pemilu di TPS," katanya.

Akibatnya, lanjut dia, partai peserta pemilu dan Caleg DPRD Kota Surabaya, DPRD Jatim serta DPR RI yang ada di dapil Kota Surabaya menjadi korban.

Musyafak menyebut daftar Form C1 yang salah hitung untuk tingkat DPRD Surabaya ada di 90 TPS yang tersebar di Daerah Pemilihan (Dapil) 1, 2 dan 3, dan tingkat DPRD Jatim untuk dapil Jatim 1 ada sekitar 117 TPS yang tersebar di Surabaya. (*)