Andika Pratama
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan, pihaknya siap menerima dan merespon laporan atau pengaduan masyarakat terkait netralitas aparat negara dalam Pilkada serentak 2018.
Hal itu dinyatakan Ketua Bawaslu Abhan menjawab tudingan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada oknum aparat keamanan negara BIN, TNI/Polri yang tak netral.
"Sejauh mana, kalau unsur pidananya ada akan kami tindak lanjuti. Tapi kalau cukup sanksi administratif, ya sudah. Kami masih usut sudah ada bawaslu Maluku," kata Abhan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (25/6).
Menurutnya, selama ada bukti, dugaan tersebut bisa disampaikan agar dapat ditelusuri lebih lanjut oleh Bawaslu setempat.
"Prinsipnya Bawaslu bekerja dalam dua hal yakni, hasil temuan dan laporan masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu, Muhammad Afiffudin menyatakan, jika pernyataan SBY ingin ditindaklanjuti maka yang bersangkutan melapor.
Namun, kata dia hingga saat ini Bawaslu belum menerima laporan terkait adanya pelanggaran oleh oknum aparat yang dimaksud SBY.
"Belum. Belum. Pernyataan Pak SBY belum didukung dengan laporan ke Bawaslu," ucap dia.
Dia pun berharap kepada seluruh pihak yang terlibat dengan proses pemilihan nanti untuk melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.
"Kalau ada temuan pelanggaran, dugaan dan lain lain, silakan datang ke bawaslu ke level masing masing. Di kabupaten kota atau pun provinsi atau bawaslu RI. Tentu akan kami tindaklanjuti," imbaunya. (Fdi)
