Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sejumlah investor tertarik untuk menanamkan modal dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Brahmantio Isdijoso mengatakan, sekarang ini sedang dibuat sistem supaya target 2024 infrastruktur IKN bisa dibangun dari APBN dengan dukungan swasta melalui pembiayaan kreatif.
"Sudah-sudah (banyak investor IKN) kemarin acara terakhir dengan Pak Presiden investor yang menyampaikan minatnya untuk melakukan investasi di sana (IKN) bersama-sama dengan pemerintah sudah banyak penawaran-penawaran yang datang," kata Brahmantio di Hotel The Westin, Jakarta Selatan, Kamis (8/12).
Baca Juga:
Ketua DPD RI Peringatkan Revisi UU IKN Tidak Tabrak UU Agraria
Seingat Brahmantio, ada investor dari Korea dan Tiongkok yang berniat bekerja sama dengan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan IKN. Bahkan, kata dia, investor dari domestik juga cukup banyak. Namun dirinya tak merinci berapa jumlah investor yang masuk dari luar dan lokal.
Lebih lanjut, sesuai dengan rencana otoritas IKN untuk 2024 pembiayaan investor ini dikucurkan untuk pengadaan jaringan air bersih, pembangunan rumah dinas bagi ASN, dan pembuatan perkantoran pemerintah.
"Itu sudah dibagi yang bagian mana yang akan dibiayai oleh APBN, teman-teman PUPR. Itu kan mengerjakan pembangunannya ada yang ditawarkan ke swasta melalui pembiayaan kreatif khususnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)," terangnya.
Baca Juga:
Kepala Otorita Klaim 21 Negara Uni Eropa Tertarik Berinvestasi di IKN Nusantara
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim investasi di IKN membludak. Ia bahkan mengaku jumlah investor meningkat hingga 25 kali lipat.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2022.
Jokowi mengaku sempat berniat mengundang 30 investor yang memang memiliki potensi menanamkan modal di IKN. Namun, mengingat kawasan inti di IKN sudah diminati para investor, maka pemerintah menyiapkan kawasan berikut.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memastikan pembangunan IKN tak akan memberatkan APBN. Diketahui, sekitar 20 persen anggaran pembangunan IKN akan dipenuhi dari APBN, sedangkan 80 persen sisanya berasal dari swasta. (Asp)
Baca Juga:
Revisi UU IKN Akomodir Hak Kelola Tanah Sampai 180 Tahun
