Adinda Nurrizki
Merahputih Politik- Ternyata tidak ada pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Juga tidak ada pihak manapun yang bisa mengklaim menunjuk atau mengganti pengurus fraksi di DPR. Semua ada tata cara dan aturannya.
"Ini negara hukum, dan bukan negara odong-odong," kata Sekretaris Fraksi Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, kepada Merahputih.com, Kamis (11/12).
Menurut Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, dalam UUMD3 dan tartib DPR sangat jelas diatur bagaimana tata cara pembentukan dan pergantian pengurus fraksi. Parlemen atau DPR adalah lembaga tinggi negara.
"Bukan warteg yang bisa suka-suka," pungkas Bamsoet yang juga anggota Komisi III DPR RI ini.
Bamsoet juga mengingatkan tentang UUMD3. Berdasarkan UUMD3, fraksi (DPR RI/DPRD Tk.I dan Tk.II) adalah perpanjangan tangan partai politik di setiap tingkatan. Dan perlu ketahui pula, Kementerian Hukum dan HAM pada saat yang bersamaan beberapa hari lalu menerima dualisme hasil Munas. Pertama, hasil Munas Golkar di Bali yang dihadiri lengkap 547 DPD I dan II serta 10 ormas ikut mendirikan dan didirikan partai Golkar serta 1.300 peninjau.
Kedua, hasil Munas Jakarta yang digelar tanpa kehadiran satupun ketua dan sekretaris DPD I dan II secara lengkap sebagai pemegang mandat yang sah berdasarkan AD/ART Partai Golkar. Sehingga posisi hukum keduanya sama-sama tengah menunggu penetapan legalitas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sesuai UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta, Agung Laksono mengubah susunan pemimpin fraksi di DPR dan MPR. Agung mengatakan, setelah menggelar rapat dan memutuskan Agus Gumiwang sebagai Ketua Fraksi di DPR dan Mathias Markus Mekeng sebagai Sekretaris Fraksi. Selain itu, Agung juga menunjuk Agun Gunandjar sebagai Ketua Fraksi MPR RI.
