Ana Amalia
MerahPutih Politik- Menanggapi kericuhan yang terjadi di kubu Golongan Karya (Golkar), pria yang diusung dari Fraksi Golkar ini menjawab dengan tenangnya mengenai Musyawarah Nasional (Munas) yang akan diselenggarakan tanggal 30 Nopember hingga 3 Desember di Bali mendatang.
Terdengar kabar isu bahwa Munas Golkar nanti tidak mendapatkan ijin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini terkait dengan pemberitaan yang kemarin beredar, bahwa Tedjo Edhi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopulkam) memohon kepada pihak Kepolisian agar tidak mengijinkan hal tersebut. Alasannya sangat sederhana, takut ricuh kembali.
Dengan tegas Ketua Umum Komisi III DPR RI ini mengatakan, siapa yang tidak mengijinkan? Apakah Munas pelaksanaannya perlu ijin? Menurutnya, Munas tersebut tidak perlu ijin. Munas di Bali nanti harus berjalan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan.
Justru Munas di Bali nanti akan jalan, aman kok. Bahkan dirinya sudah bertemu dengan Kapolri, Kabaintelkam, Kabareskrim, ketiganya menyatakan bahwa pelaksanaan Munas berdasarkan Juklak Kapolri dan UU 9 Tahun 1998 pasal 13.
“Sudah kita kantongi semua persetujuan untuk Munas," kata Aziz Syamsudin di ruang rapat pleno Komisi III (27/11).
Ia mengakui bahwa di dalam pelaksanaan Munas tersebut tidak harus ijin, tetapi sifatnya hanya pemberitahuan. Justru ia hingga saat ini tidak pernah mendengar kabar mengenai penolakan perijinan dari pihak Kepolisian tersebut.
“Ya kita lihat saja nanti, apakah Munas berjalan lancar atau tidak. Kan, kita tidak bisa berandai-andai,” ucap Azis. (AKU)
