Atasi Kemacetan, DPRD DKI Minta Dishub Segera Pasang ITS di 320 Titik

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 12 Agustus 2024
Atasi Kemacetan, DPRD DKI Minta Dishub Segera Pasang ITS di 320 Titik

Kemacetan di Jakarta.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - BERBAGAI cara dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatasi masalah kemacetan. Salah satunya dengan percepatan pemerataan intelligent transport system (ITS) traffic light. Permintaan itu disampaikan Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan percepatan pemasangan ITS traffic light dibutuhkan. Hal itu mengingat Jakarta baru memiliki 40 titik dari target 320 titik. "Kami dorong untuk mempercepat penempatan alat-alatnya di 320 simpang. Tentu disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita," ujar Ismail dalam keterangannya, Senin (12/8).

Ia juga meminta pemasangan ITS traffic light dapat menganalisis rekayasa lalu lintas. Pasalnya yang terpasang saat ini hanya bisa mengatur dan menyesuaikan situasi lalu lintas.

"Saat bersamaan juga, harus dimulai untuk tahap berikutnya yang sifatnya analitik. Dengan begitu, alat yang kita pasang punya nilai lebih, bukan sekadar meng-capture atau mengatur lalu lintas kapan hijau dan merah sesuai situasi ini," tutur Ismail.

Baca juga:

DPRD DKI Lempar Ide Naikkan Harga Parkir untuk Mengatasi Kemacetan



Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Transportasi Cerdas pada Pasal 6 terdapat 12 poin aturan yang berlaku. Aturan itu meliputi sistem manajemen lalu lintas tingkat lanjut, sistem informasi pengguna jalan tingkat lanjut, sistem keselamatan dan kontrol kendaraan tingkat lanjut, sistem operasi kendaraan komersial, sistem transportasi umum tingkat lanjut, dan sistem pembayaran elektronik.

Terdapat pula sistem manajemen darurat, sistem transportasi antarkota tingkat lanjut, sistem manajemen kebutuhan perjalanan tingkat lanjut, sistem manajemen parkir tingkat lanjut, sistem pengendalian otonom, dan sistem lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Untuk itu, Ismail meminta Dinas Perhubungan DKI mengkaji lebih dalam, bukan hanya mengurai kemacetan dengan traffic light. Ia berharap Dishub DKI lebih mempersiapkan infrastruktur peralatannya sampai menyediakan rekayasa lalu lintas berdasarkan 12 poin tersebut sebagai langkah prioritas untuk dilaksanakan.

"Sekarang ini yang baru dieksekusi baru pada masalah traffic light-nya. Padahal, setelah itu banyak analitiknya sampai mereka mampu memberikan feeding rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dan ini terkait dengan penyiapan infrastrukturnya peralatannya," pungkas Ismail.(Asp)


Baca juga:

Ganjil Genap Belum Optimal Urai Kemacetan, DPRD DKI Sarankan Pemprov Perbanyak Terowongan Bawah Tanah

#DKI Jakarta #Kemacetan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Taman Kalijodo merupakan ruang publik yang harus terbebas dari aksi tindakan kriminal.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Indonesia
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Transportasi umum Jakarta akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan bebas kemacetan.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
SMA Negeri 68 Jakarta Pusat menjadi titik awal pelaksanaan program E-Waste School Movement.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
Indonesia
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Namun, ada sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi keberadaan lajur sepeda itu, agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Bagikan