ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar

MerahPutih.com - Dampak dari kudeta di Myanmar adalah ujian terbesar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang baru berlangsung.

Amnesty International menyerukan agar ASEAN memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar dan mencegah situasi memburuk dan menjadi krisis HAM dan kemanusiaan.

"Amnesty International juga mendesak pihak berwenang di Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya untuk menyelidiki Jenderal Senior Min Aung Hlaing atas tuduhan kredibel terkait tanggung jawabnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar," Wakil Direktur Regional bidang Penelitian Amnesty International Emerlynne Gil dalam keterangannya yang dikutip Minggu (25/4).

Baca Juga:

KTT ASEAN Jakarta Pilih Pimpinan Junta Militer Wakili Myanmar Picu Polemik

Sebagai negara pihak konvensi PBB, Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk menuntut atau mengekstradisi tersangka pelaku di wilayahnya.

Krisis Myanmar yang dipicu oleh aparat militer menghadirkan ujian terbesar dalam sejarah ASEAN.

Komitmen ASEAN untuk tidak campur tangan tidak akan efektif. Sebab, ini bukan masalah internal Myanmar saja.

"Tetapi masalah hak asasi manusia dan kemanusiaan yang serius dan berdampak pada seluruh kawasan dan sekitarnya,” kata Emerlynne Gil.

Amnesty International juga mendesak ASEAN dan negara anggotanya untuk bekerja sama dan segera mengambil tindakan untuk melindungi rakyat Myanmar.

"Permu memprioritaskan hak asasi mereka dan mengakhiri impunitas," jata Emerlynne.

Sementara itu, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) mendesak para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengambil sikap tegas kepada rezim junta untuk menghentikan kekerasan, memulihkan demokrasi, menegakkan hak asasi manusia di Myanmar.

Selain itu, ASEAN harus memastikan hadirnya kembali perdamaian di kawasan regional.

Sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2021, Indonesia punya kesempatan mengusung peran utama melalui jalur diplomasi untuk penyelesaian krisis politik di Myanmar melalui cara-cara demokratis. Seraya tetap menghormati kedaulatan masing-masing negara anggota.

ISKA menyebut, sebagai salah satu pendiri ASEAN yang punya peran penting, Indonesia perlu berdiri di garda depan kawasan untuk menghentikan kekerasan militer pada warga sipil agar jumlah korban tidak terus bertambah.

ISKA merujuk pada kekerasan di Myanmar yang telah membawa korban 700 lebih nyawa lebih, termasuk perempuan dan anak-anak sejak kudeta militer pada Februari lalu.

Juga, penangkapan hampir 3.000 warga sipil, aktivis pro demokrasi yang berdemonstrasi melawan junta militer. Para pemantau lokal di Myanmar melaporkan sejumlah jurnalis dan kaum religius juga ditahan oleh junta militer.

Sekretaris Jenderal ISKA Joanes Joko menyampaikan, sebagai organisasi para sarjana Katolik yang memiliki spirit solidaritas tanpa sekat, ISKA mengapresiasi langkah aktif pemerintah Indonesia menyokong rekonsiliasi di Myamar.

“Presiden Joko Widodo telah mendorong dialog dan rekonsiliasi untuk memulihkan demokrasi, perdamaian, dan stabilitas di Myanmar” ujar Joko.

Baca Juga:

Dukung KTT Asean 2021, TransJakarta Hentikan Operasi Rute Ciledug-Tendean

Sikap ini diikuti oleh langkah nyata menginisiasi ASEAN Special Summit 2021 di Jakarta.

ISKA sepenuhnya mendukung dan mendorong pemerintah Indonesia lebih aktif menekan junta militer Myanmar yang dipimpin Jenderal Jenderal Min Aung Hlaing.

Joko mengatakan, seluruh perwakilan ISKA di dalam dan di luar negeri mengharapkan pertemuan tingkat tinggi ini dapat merumuskan peta jala demokrasi yang mengedepankan dialog. Yakni dengan melibatkan seluruh elemen pro demokrasi serta masyarakat sipil Myanmar.

“Dengan cara ini, kita berharap kehidupan damai yang terbuka bagi akses kemanusiaan, dapat segera hadir kembali di Myanmar,” ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Ribuan Aparat Polda Metro Jaya Jaga Ketat KTT ASEAN