Andika Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Arsul Sani menganggap ajakan untuk tak membayar pajak sama saja menyengsarakan negara. Apalagi, desakan ini dilontarkan Waketum Gerindra Arief Poyuono hanya karena merasa dicurangi saat Pemilu.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menganggap, Arief telah memperlihatkan cara berpikir yang salah total.
"Kenapa salah total? Pajak itu, kewajiban membayar pajak itu bukan kepada pak Jokowi, kepada pak Jusuf Kalla atau kepada pemerintahan, itu kepada negara, pajak itu konsekuensi kewajiban warga negara kepada negara bukan kepada pemerintah," kata Arsul kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (18/5).
Arsul melanjutkan, pajak dalam struktur APBN merupakan penerimaan negara.
"Namanya saja adalah anggaran pendapatan dan belanja negara bukan belanja pemerintahan, itu yang harus diingat. Jadi ini kita bicara sesuai dengan negara, kalau kemudian rakyat diajak untuk tidak membayar pajak itu sama saja dengan mas Arief Poyuono itu hendak meruntuhkan negara ini," jelas dia.
"Memangnya dia mau negara ini runtuh? Lumpuh? Itu aja pertanyaan saya," tambah Karding.
Arsul menilai ucapan Arief ini kontraporduktif mengingat selama ini sejumlah relawan pendukung Prabowo-Sandi terlihat setuju dengan hasil pemilu. Buktinya saat penghitungan suara di tingkat daerah.
"Sekarang kalau di KPU apakah BPN menolak tanda tangan semua? Kan gak juga. Ada provinsi-provinsi, apalagi provinsi yang pak Prabowo menang kan diteken juga ya. Dan kemudian ada memang di beberapa daerah seperti di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat. Itukan terjadi perdebatan yang ramai juga dan tidak tanda tangan, tapi kan juga tidak muncul di dalam perdebatan itu di mana letak kecurangan itu secara Terstruktur Massif Sistematis itu tadi," imbuh Karding.
Karding berharap agar kubu Prabowo lebih fokus terhadap suatu masalah. "Harusnya fokus dulu di sini tapi udah pindah fokusnya kesana minta TPF (Tim Pencari Fakta( gitu," tandas Karding. (Knu)
