Arab Saudi Terapkan Aturan Ketat Barang, Masih Ditemukan Jemaah Bawa Batu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Juni 2024
Arab Saudi Terapkan Aturan Ketat Barang, Masih Ditemukan Jemaah Bawa Batu

Jemaah Haji / dok Kementerian Agama

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jemaah haji Indonesia yang berangkat menuju Tanah Suci diminta tidak membawa batu kerikil ke dalam koper atau pun tas. Hal ini untuk mengantisipasi saat salah satu rangkaian ibadah haji yakni melempar jumrah berlangsung.

"Jemaah tidak perlu membawa batu dari tanah air, karena batu-batu tersebut sudah tersedia sangat banyak di Muzdalifah," kata Pembimbing ibadah dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daker Bandara, Mulyono di Jeddah, Arab Saudi, dikutip Minggu (9/6).

Ia mengatakan, ada salah satu jemaah ada yang membawa banyak batu kerikil dalam koper bagasinya. Akibatnya, jemaah tersebut harus melewati serangkaian pemeriksaan oleh petugas Bandara dan membuat keberangkatan rombongan jemaah haji ke Mekkah tertunda.

Selain itu, barang tersebut juga dapat menimbulkan kecurigaan petugas saat koper harus melalui pemeriksaan mesin x-ray setibanya di bandara.

Baca juga:

Selulit di Kaki Bikin Bahaya Calon Haji

Setelah diperiksa, rupanya barang yang mencurigakan adalah sejumlah batu kerikil yang dibawa dari Indonesia.

Setelah ditanya, jemaah tersebut mengaku bahwa batu tersebut akan digunakan untuk melempar jumrah.

Kepala PPIH Arab Saudi Daker Bandara, Abdillah mengingatkan, Pemerintah Arab Saudi menerapkan aturan ketat dalam hal barang bawaan para penumpang pesawat udara, khususnya jemaah.

Salah satu yang selektif adalah barang bawaan yang dapat dianggap mempraktikkan syirik.

Baca juga:

Operasional Bus Shalawat akan Dihentikan Sementara Saat Puncak Haji

"Hindari barang bawaan yang aneh dan menimbulkan kecurigaan," pesan Abdillah.

#Ibadah Haji #Jamaah Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Indonesia
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
SOTK Kementerian Haji dan Umrah berbeda dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI dan BP Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah
Indonesia
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Institusi yang akan menjadi kementerian ke-49 pada era pemerintahan Presiden Prabowo ini memiliki struktur hingga ke tingkat daerah untuk memperkuat edukasi haji di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
Bagikan