Arab Saudi Gagas Koalisi Buat Dukungan Keuangan Langsung ke Ototitas Palestina

MerahPutih.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pidatonya di Majelis Umum PBB menyerukan agar Otoritas Palestina (PA) dapat sepenuhnya mengendalikan Gaza, menegaskan kesiapannya untuk mengemban tanggung jawab keamanan dan administratif serta melucuti senjata faksi-faksi.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump, dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab dan negara Islam di New York pekan ini, memaparkan rencana 21 poin yang bertujuan untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.

Kondisi tersebut tidak telepas, dimana banyak negara sekutu AS yang akhirnya mendukung kemerdekaan dan pembentukan negara palestina.

Arab Saudi pada Kamis mengumumkan peluncuran koalisi internasional darurat untuk mendanai Otoritas Palestina (PA), yang memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

Baca juga:

Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan koalisi tersebut akan memberikan dukungan keuangan langsung kepada PA "dengan sejumlah mitra penting."

Ia mengatakan Arab Saudi akan menyumbang USD 90 juta dolar AS (sekitar 1.5 triliun rupiah) untuk upaya tersebut.

Hal itu diugkapkan dalam konferensi pers di New York di sela pertemuan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara pada Sidang Umum PBB ke-80,

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh para menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan Eropa seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, dan Norwegia.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan, dukungannya atas pengerahan pasukan internasional di Gaza berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, dengan tujuan membantu Otoritas Palestina mengelola wilayah tersebut.

Ia mengatakan terdapat "konsensus" mengenai pemerintahan sementara Palestina di wilayah tersebut tanpa partisipasi faksi-faksi, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan koalisi menegaskan adanya konsensus internasional mengenai penerapan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan komprehensif.

Safadi memaparkan, satu-satunya hambatan bagi penerapan solusi dua negara adalah "sikap ekstremis pemerintah Israel, yang pemimpinnya (Benjamin Netanyahu) secara terbuka menyatakan tidak akan mengizinkan pembentukan negara Palestina."

Dia menekankan bahwa "semua tindakan pemimpin Israel telah menghalangi tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif, termasuk genosida di Gaza.

"Perluasan permukiman dan perampasan tanah di Tepi Barat, agresinya terhadap Suriah dan penyebaran perselisihan di sana, serta agresinya terhadap Lebanon," katanya.