Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Desakan untuk segera memperkuat fasilitas medis, layanan pendampingan, serta pengawasan ketat terhadap jemaah calon haji Indonesia menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi mengemuka.
Langkah ini menjadi krusial mengingat laporan mengenai peningkatan jumlah jemaah haji yang wafat di Tanah Suci serta bertambahnya jumlah jemaah yang memerlukan perawatan intensif di rumah sakit.
Baca juga:
Timwas Haji DPR RI Sidak Layanan di Tanah Suci, Hotel Sempit Jadi Sorotan Utama
Evaluasi Teknis Menjelang Fase Armuzna
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memberikan sejumlah catatan penting pasca-apresiasi terhadap kelancaran pemberangkatan gelombang pertama dan kedua.
Fokus utama saat ini tertuju pada upaya menekan angka kematian agar tidak melonjak tajam saat memasuki fase kritis di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Cuaca ekstrem dan beban fisik yang berat menjadi ancaman nyata bagi kesehatan jemaah, terutama kelompok lansia dan pemilik komorbid.
“Yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana menekan angka kematian agar tidak melonjak pada puncak haji nanti,” tegas Selly sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Selain isu kesehatan, kualitas katering dan lokasi akomodasi yang jauh dari pusat ibadah memerlukan perhatian ekstra. Petugas lapangan wajib memastikan asupan gizi jemaah tetap terjaga demi mempertahankan stamina.
Pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) juga harus diperketat agar tidak memaksakan agenda umrah sunnah berkali-kali di tengah suhu panas yang membahayakan.
Benahi Sistem Asuransi dan Keselamatan Jemaah
Isu krusial lainnya muncul dari sistem asuransi kesehatan yang dianggap menyulitkan. Adanya pembatasan masa tanggungan menyebabkan jemaah yang belum sepenuhnya pulih harus berpindah rumah sakit, sehingga mengganggu proses pemulihan medis.
Baca juga:
Ketepatan Waktu Keberangkatan Capai 96 Persen, Terminal Khusus Mudahkan Jemaah Haji
“Kalau jemaah belum sembuh, harusnya tetap dirawat sampai selesai. Jangan dipindah-pindah hanya karena batas waktu asuransi,” ujar legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi menjadi solusi untuk menjamin kesinambungan layanan medis. Terakhir, aspek transportasi luar layanan resmi juga mendapat sorotan demi mencegah kecelakaan saat city tour. Pemerintah perlu memastikan seluruh moda transportasi berada di bawah kontrol penyelenggara resmi guna menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah hingga kembali ke tanah air.
