Anggota DPR PDIP Interupsi Bilang Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 25 Maret 2024
Anggota DPR PDIP Interupsi Bilang Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Sejarah

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun menegaskan Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi paling buruk sepanjang sejarah Indonesia.

Pernyataan itu ditegaskan Komarudin saat melakukan interupsi menjelang akhir rapat kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Mendagri Tito Karnavian dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3).

Baca juga:

240 ASN Terbukti Langgar Netralitas Selama Pemilu 2024

Komarudin awalnya menyampaikan interupsi meminta agar rapat dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu dilanjutkan lagi pada pekan depan.

"Pak Ketua, saya minta Senin depan tetapi tidak ada yang mewakili. Masalah ini, masalah serius," tegas Komarudin.

Ketua DPP PDIP ini menyayangkan dalam rapat hari ini tidak ada kritik yang dilontarkan dari legislator Senayan terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu.

"Dari tadi kita dengar yang bagus-bagus saja. Sementara publik di luar itu merasa pemilu kali ini adalah pemilu paling terburuk dalam sejarah Reformasi, termasuk saya yang menilai begitu," ungkapnya.

Menurut Komarudin, DPR harus mengakomodir dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang merasakan Pemilu 2024 diwarnai berbagai kecurangan.

"Jadi kalau tidak bisa merekam, (tidak) bisa menerima informasi dari publik, untuk apa bicara demokrasi. Demokrasi kita akan terus begitu," tutup Komarudin. (Pon)

Baca juga:

KPU Laporkan Total 181 Petugas Pemilu 2024 Meninggal, Sakit 4.770

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan