Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 30 September 2020
Anggota DPR Ini Nilai Perlu Dibangun Museum Kekejaman Komunis di Eks Markas PKI

Anggota DPR RI H Syaifullah Tamliha (Antarakalsel/Fathur/Ist)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha menilai, pemberontakan PKI harus diterima sebagai fakta sejarah dan tidak boleh terulang kembali, Maka masyarakat perlu mengetahui tentang kekejaman yang pernah terjadi.

"Bahkan jika perlu dibangun museum kekejaman PKI dengan menggunakan bekas kantor CC PKI yang terletak di Jalan Kramat Raya Jakarta berseberangan dengan kantor PBNU," ungkap Syaifullah dalam keteranganya, Rabu (30/9).

Baca Juga:

PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

Menurutnya, kewaspadaan akan kembali munculnya PKI dan paham komunis di Indonesia masih perlu dilakukan selama TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 masih belum dicabut.

Menurut Syaifullah, TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan tetap harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis.

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha (kanan) (Antaranews)

"Sebab masalah ideologi bukan hanya masalah keamanan, namun juga pertahanan yang menjadi kewenangan TNI," jelas Syaifullah.

Ia menambahkan, penayangan film dokumenter G 30 S/PKI tetap diperlukan untuk mengetahui fakta sejarah tentang pemberontakan dan kekejaman PKI.

Baca Juga:

PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Ini merupakan film dokumenter yang dibuat berdasarkan saksi peristiwa seperti kesaksian putri dari Jenderal Ahmad Yani dan lainnya serta fakta di persidangan yang dipimpin oleh Ali Said.

"Tidak perlu membuat film dengan versi lain yang berpotensi adanya pengurangan atas sejarah yang sudah terjadi," ungkap dia. (Knu)

#FPKI #G30S/PKI #Partai Komunis Indonesia (PKI) #DPP PPP
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi
Dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif berorganisasi, ia juga terlibat dalam partai politik berbasis Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Juli 2025
Obitarium Suryadharma Ali: Karier Moncer Sang Mantan Menteri Hingga Tersandung Kasus Korupsi
Indonesia
PPP Bakal Percepat Jadwal Muktamar
Jadwal muktamar PPP akan ditentukan saat pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar antara 10-15 Desember 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
PPP Bakal Percepat Jadwal Muktamar
Video
3 Tempat untuk Mengenang Kejadian G30S PKI
Kalo dari ketiga tempat bersejarah ini, mana tempat yang udah datengin?
Fransiska Chandra - Selasa, 01 Oktober 2024
3 Tempat untuk Mengenang Kejadian G30S PKI
Lifestyle
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila 2024, Begini Sejarahnya
1 Oktober 2024, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yang merupakan momen penting dalam sejarah bangsa. Penetapan tanggal ini sebagai Hari Kesaktian Pancasila tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1967.
ImanK - Senin, 30 September 2024
1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila 2024, Begini Sejarahnya
Berita Foto
Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara
Presiden Terpilih dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Plt Ketum PPP Mardiono menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan di Rumah Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum'at (15/8/2024).
Didik Setiawan - Kamis, 15 Agustus 2024
Plt Ketum PPP Mardiono Sambangi Prabowo Subianto di Rumah Kertanegara
Indonesia
Tinggalkan PDIP, PPP Gabung Koalisi Indonesia Maju
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Agustus 2024
Tinggalkan PDIP, PPP Gabung Koalisi Indonesia Maju
Indonesia
PPP Tegaskan Dukung Ahmad Ali di Pilkada Sulteng
Selain Rusdi Mastura, pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri mengklaim mendapatkan PPP dan Hanura, bersama Partai NasDem dengan delapan kursi, PKB lima kursi, Gerindra tujuh kursi dan PAN 2 kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juli 2024
PPP Tegaskan Dukung Ahmad Ali di Pilkada Sulteng
Indonesia
Gagal ke Senayan, Majelis PPP Desak Gelar Muktamar
Surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP
Angga Yudha Pratama - Rabu, 19 Juni 2024
Gagal ke Senayan, Majelis PPP Desak Gelar Muktamar
Indonesia
Hasil Rapimnas IX PPP Fokus Menangkan Pilkada dan Konsolidasi Partai
Tim akan memetakan daerah prioritas pemenangan dan mana daerah yang potensial dimenangkan kader PPP
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Juni 2024
Hasil Rapimnas IX PPP Fokus Menangkan Pilkada dan Konsolidasi Partai
Indonesia
MK Tolak Sengketa Pileg di Dapil Gorontalo 6, Harapan PPP Lolos Parlemen Kandas
Disebut tak beralasan menurut hukum.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Juni 2024
MK Tolak Sengketa Pileg di Dapil Gorontalo 6, Harapan PPP Lolos Parlemen Kandas
Bagikan