Anggaran Pertahanan Indonesia Paling Rendah di ASEAN, Prabowo Tetap Percaya Diri

MerahPutih.Com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan lebih mandiri di bidang alutsista dalam lima tahun ke depan.

"(Kondisi alutsista) sangat membanggakan, kita sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat bagus," kata Prabowo kepada wartawan di Kompleks Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Baca Juga:

Menhan Prabowo Subianto Tegaskan ASEAN Harus Jadi Penyeimbang Kawasan Indo-Pasifik

Prabowo mengatakan anggaran alutsista Indonesia terendah di Asia Tenggara. Tidak sampai satu persen dari gross domestic product (GDP).

"Anggaran kita di Asia Tenggara terkecil dibanding negara tetangga kita. Kita tidak sampai 1 persen dari GDP, baru sekitar 0,8 persen," jelas Prabowo.

Ia menegaskan akan terus perjuangkan agar anggaran pertahanan Indonesia bisa ditingkatkan lagi.

"Ini yang saya perjuangkan, supaya anggaran bisa ditingkatkan untuk menjamin kedaulatan kita, menjaga wilayah kita, mengamankan kekayaan kita supaya tidak dicuri bangsa lain," sambungnya.

Prabowo menuturkan, dia dan Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono ditugasi Presiden Jokowi untuk meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri guna pengadaan alutsista. Hal itu untuk kepentingan pertahanan RI.

"Alhamdulillah kemampuan kita sudah sangat baik, sangat maju, tentunya ada bagian-bagian yang masih harus kita mengadakan litbang lagi, tapi insyaallah saya optimistis lima tahun lagi kita akan menjadi lebih mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri," ujarnya.

"Sekarang saya bangga sudah punya kemampuan seperti sekarang," imbuhnya.

Baca Juga:

Hasil Survei, Generasi Z Ragukan Kinerja Prabowo Sebagai Menhan

Meski begitu, Prabowo mengaku punya prioritas dalam bidang alutsista. Namun Prabowo enggan membeberkannya di publik.

"Ada, tapi tidak akan saya sampaikan di depan kalian. Banyak mata dan telinga di sini," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Menhan Prabowo Bicara Peluang Serang Negara Lain di Komisi I DPR