Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pembatalan rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit mobil niaga asal India menggunakan dana APBN.
Langkah korporasi ini dinilai mencederai upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat industri manufaktur domestik serta mengancam stabilitas ekonomi perdesaan yang tengah digenjot melalui program strategis nasional.
Ancaman Kebocoran Ekonomi Nasional
Kebijakan impor skala besar ini dianggap bertolak belakang dengan visi hilirisasi dan penguatan sektor hulu. Said menekankan bahwa program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi motor penggerak produksi desa, bukan justru menjadi celah untuk memperlebar defisit perdagangan melalui impor kendaraan.
Baca juga:
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” tegas Said dalam keterangannya, Rabu (25/2).
Berdasarkan data lembaga riset Celios, rencana impor ini bukan tanpa risiko finansial yang masif. Potensi kerugian Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai Rp39,29 triliun, dengan penurunan pendapatan masyarakat yang menyentuh angka Rp39 triliun. Selain itu, surplus industri otomotif nasional diprediksi akan terpangkas hingga Rp21,67 triliun.
Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Alih-alih melirik produk luar negeri, Said mempertanyakan alasan perusahaan pelat merah tersebut tidak menggandeng produsen otomotif dalam negeri. Padahal, volume pengadaan 105.000 unit tersebut setara dengan total produksi mobil niaga nasional selama setahun penuh. Jika dialihkan ke industri domestik, kebijakan ini mampu menjadi stimulus luar biasa bagi penyerapan tenaga kerja.
“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja. Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Baca juga:
APBN untuk Impor 105 Ribu Mobil? DPR: Bisa Gerus PDB Rp 39 Triliun
Ia juga memperingatkan bahwa harga murah dari produsen India bukan jaminan efisiensi jangka panjang. Masalah layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel harus menjadi pertimbangan utama agar uang negara tidak terbuang percuma.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.
