Soffi Amira
MerahPutih.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), angkat bicara soal anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto.
Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu, meminta pada pihak terkait untuk bertanya kepada Kepala Otorita IKN. Ia sendiri tidak mengetahui sama sekali soal informasi tersebut.
“Ya tanyakan ke kepala Otorita IKN (anggaran IKN diblokir), tanyakan pemerintah saja,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (7/2).
Ia juga mengatakan, pihaknya berkomunikasi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono. Namun, hanya sekadar menanyakan kabar dan bukan membahas soal pekerjaan.
Baca juga:
Istana Akui Anggaran Buat Pembangunan IKN Belum Dibuka, Ada di Kementerian
“Ya kadang-kadang (komunikasi Basuki) mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat pak Bas hehe, keluarga gimana, gitu aja,” ucap dia.
Jokowi juga kembali menegaskan, jika soal IKN merupakan urusan pemerintah. Ia pun tidak ingin dikatikan dengan soal itu.
“Itu kan (IKN) urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menjelaskan, pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), tidak akan menghalangi komitmen pemerintah dalam membangun IKN.
Baca juga:
Anggaran Pembangunan Dikabarkan Diblokir, Proyek IKN di Ujung Tanduk?
"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian," kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).
Ia menegaskan, semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya.
Hal itu, kata ia, mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, bahwa anggaran sebesar Rp 48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.
Sejumlah dana itu disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif. Di mana, sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta. (Ismail/Jawa Tengah)
