Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kepala Unit Fasilitas Pemilikkan Rumah Sejahtera (UFPRS) Dzikran Kurniawan menganggap pemangkasan anggaran DP 0 persen dari Rp2 triliun menjadi hanya Rp500 miliar merupakan tantangan baru yang mesti dihadapi dalam pengelola program andalan Anies itu.
Menurut dia, pihaknya mesti mencari cara lain untuk menalangi kredit pemilikan rumah (KPR) antara masyarakat yang membeli dan pihak swasta (pengembang).
Baca Juga:
Reaksi Anies Anggaran DP 0 Persen Dipotong DPRD Rp500 Miliar
"Jadi dana Rp500 miliar itu akan kita optimalkan. Kita akan lebih kreatif membuat skemanya (pembiayaan kredit Rumah DP Nol). Kita akan optimalkan dana ini lewat kolaborasi, bisa dari pihak swasta atau pun perbankan," kata Dzikran saat dikonfirmasi Kamis (28/11).
Meski begitu, ia meminta masyarakat yang akan membeli rumah serta pihak swasta tidak perlu khawatir lantaran pihaknya akan mengatur strategi agar dana talangan KPR tetap tersalurkan.
"Intinya Rp500 miliar ini akan kita optimalisasi. Swasta tetap bangun saja, harganya dijamin tetap kompetitif, masyarakat yang kira-kira mampu silahkan mendaftar, kita akan sediakan dan optimalkan anggaran yang ada," ucap Dzikran.
"Karena ini kan masalah skenario finansial jangka pendek saja yang Rp500 miliar ini, jangka panjangnya nanti insyaallah bisa kita recover. Yang penting masyarakat jangan ragu tetap daftar," lanjutnya.
DPRD dan Pemprov DKI telah menandatangani MoU kesepakatan pembahasan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 sebesar Rp87.956.148.476.363 atau Rp87,96 triliun.
Kesepakatan angka KUA-PPAS APBD tahun 2020 ini melewati berbagai pemangkasan anggaran. Salah satu anggaran fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) dengan program Rumah DP 0 Rupiah.
Anggaran FPPR ini semula diajukan Rp2 triliun lalu dipangkas menjadi hanya Rp500 miliar.
Baca Juga:
DPRD DKI Tak Punya Alasan Tolak Usulan Anggaran DP 0 Persen Sebesar Rp8,24 Triliun
Diketahui, Pemprov DKI menargetkan pembangunan 13.500 unit hunian DP 0 Rupiah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2018-2023.
Bangunan siap huni berada di Klapa Village dengan nama Menara Samawa yang terdiri dari 21 lantai dengan total 780 unit kamar. Sedangkan masing-masing lantai terdiri 39 unit kamar.
Ada tiga tipe hunian yang disediakan oleh pengelola hunian itu seperti tipe studio yang berjumlah 240 unit, tipe 1 kamar tidur berjumlah 180 unit, dan tipe 2 kamar tidur dengan jumlah 360 unit.
Adapun jumlah harga rumah yang ditawarkan sangat beragam mulai dari Rp180 juta hingga Rp310 juta. Masyarakar diperbolehkan untuk mencicil dengan dana talangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank DKI dengan tenor maksimal 20 tahun. (Asp)
Baca Juga:
DPRD Larang Pemprov DKI Beli Lahan Baru Buat Rumah DP 0 Persen
