Ancol Membludak, Cak Imin Kritik Larangan Ziarah Kubur di Jakarta

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 Mei 2021
Ancol Membludak, Cak Imin Kritik Larangan Ziarah Kubur di Jakarta

Antrean masuk Ancol. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak membuat standar ganda dalam sebuah kebijakan saat libur Lebaran kali ini, terutama dibukanya tempat wisata dan larangan ziarah.

"Di satu sisi ziarah kubur yang menjadi ritual umat muslim saat Lebaran dilarang dengan alasan mencegah penularan COVID-19 karena terjadi kerumunan massa, namun di sisi lain wisata Ancol dibuka," kata Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/5).

Baca Juga:

Hari Ini Tempat Wisata Ancol Tutup

Ia mengkritik, jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Ancol, Jakarta pada Jumat (14/5) membludak yaitu mencapai sekitar 39.000 pengunjung. Kondisi Ancol tersebut menjadi "trending topic" di Twitter karena kerumunan wisatawan tersebut dikhawatirkan akan memicu terjadinya klaster baru penyebaran COVID-19.

Cak Imin atau Gus AMI ini meminta Pemprov DKI lebih bijak dalam membuat sebuah kebijakan karena kebijakan membuka Pantai Ancol, menimbulkan kerumunan yang sulit dikendalikan.

Menurut Ketua Tim Pengawasan Penanganan Bencana COVID-19 DPR RI itu, bagaimana orang mandi di pantai bisa menerapkan protokol kesehatan, karena tidak mungkin menggunakan masker.

Ketum PKB Cak Imin. (Foto: Antara)
Ketum PKB Cak Imin. (Foto: Antara)

"Mau jaga jarak juga bagaimana caranya? Lihat saja berbagai gambar kerumunan yang terjadi di Ancol pada Jumat kemarin," ujarnya.

Ketua Umun DPP PKB menilai, pemda Jakarta terlambat ketika akhirnya mengambil kebijakan penutupan Ancol pada Sabtu (15/5) pasca-kejadian membludak-nya pengunjung pada Jumat (14/5). Padahal, keselamatan rakyat harus diprioritaskan.

"Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi pula di Indonesia akibat sebuah kebijakan yang tidak tepat," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Legislator Golkar Ini Bingung Ziarah Kubur Dilarang, Tempat Wisata Dibuka

#Pantai Ancol #Lebaran #Idul Fitri #Tradisi Lebaran #Ramadan #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Atlet dan Official PON Pantai Ancol 2026 Bakal Dapat Tiket Gratis Wisata dan Transportasi di Jakarta
Atlet PON Pantai Ancol 2026 bisa mendapat tiket gratis wisata hingga transportasi gratis di Jakarta.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Atlet dan Official PON Pantai Ancol 2026 Bakal Dapat Tiket Gratis Wisata dan Transportasi di Jakarta
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Berita Foto
Keseruan Lomba Panjat Pinang Semarakkan Perayaan HUT Ke-81 RI di Pantai Ancol Jakarta
Aksi peseta lomba mengibarkan bendera Merah Putih usai memenangkan lomba panjat pinang di Pantai Langoon, Ancol, Jakarta Utara, Senin (17/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 17 Agustus 2026
Keseruan Lomba Panjat Pinang Semarakkan Perayaan HUT Ke-81 RI di Pantai Ancol Jakarta
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Bagikan