Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KORPS Pegawai Republik Indonesia (Korpri) mengusulkan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai usul tersebut sah-sah saja.
"Usul ya bagus-bagus saja ya, tapi kita lihat subtansinya nanti apakah memang usia pensiun itu perlu ditambah atau sudah cukup daripada sekarang ini," kata Bahtra kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/5).
Menurut anak buah Presiden Prabowo Subianto ini, yang baik untuk ASN yakni meningkatkan pelayanan kepada publik. Ia menyoroti perlu adanya regenerasi ASN dan memberikan peluang kepada fresh graduate yang minim pengalaman kerja. "Tetapi menurut hemat saya sih yang paling penting ialah sekarang kan sudah bagus, tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan publik. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan usia pensiun itu mungkin perlu diatur regulasi yang pas," tuturnya.
"Karena kalau misalnya semuanya diperpanjang usia pensiunnya, akhirnya misalnya fresh graduate itu tidak punya peluang untuk masuk, untuk ikut mereka jadi PNS kan," imbuhnya
Baca juga:
ASN Dapat Fasilitas Gratis, Penumpang TransJakarta Naik Lebih Dari 100 Ribu Orang
Ia menyebut perlu ada persaingan di kubu ASN dengan menghadirkan lulusan baru. Bahtra akan terlebih dahulu mendengar masukan dari berbagai pihak.
"Nah, kita kan juga pengin agar anak-anak muda yang punya kompetensi yang bagus. Fresh graduate ini kan lebih segar, lebih pelayanannya lebih maksimal. Bukan berarti yang lama tidak bisa melakukan pelayanan maksimal, tetapi tentu kan juga butuh regenerasi," tambahnya.
Saat ini, Bahtra menilai belum ada urgensi untuk menambah usia pensiun ASN. Meskipun demikian, ia memandang semua usulan harus dikaji demi mendapatkan hasil yang baik. "Sampai saat ini sih belum ada urgensinya ya, karena kita melihat sih bahwa ASN kita ini kan fokusnya bagaimana pelayanan publik bisa maksimal. Karena kan kita lihat sendiri ya bahwa memang hari ini Presiden Prabowo kan pengin bekerja cepat, tentu itu harus semua diimbangi dengan birokrasi yang gesit," ujar Bahtra.
"Kalau misalnya Pak Prabowonya berjalannya cepat, tapi tidak diimbangi birokrasi yang gesit ya kan akan ketinggalan jauh. Nah, itu kita penginnya bahwa bagaimana pelayanannya yang dikedepankan," pungkasnya. (Pon)
