Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto melarang timses dan simpatisan kubu kedua pasangan peserta Pilpres 2019 mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Karena nyata-nyata melanggar undang-undang menyatakan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998," kata Wiranto, dalam keterangan persnya, Selasa (16/4).
Wiranto mengkhawatirkan perayaan kemenangan secara berlebihan bisa memancing emosi dari kubu lawan yang kecewa karena jagoannya kalah. Menurut dia, masyarakat cukup melakukan syukuran di rumah masing-masing ketimbang melakukan pawai kemenangan.
"Nah, kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing, boleh tentunya ya, syukuran kemenangan di rumah tetangganya hadir boleh," tutur mantan Panglima ABRI era Soeharto itu.
BACA JUGA:
Amankan Pilpres dan Pileg, Kodam Jaya Apel Gelar Pasukan di Monas
Ma'ruf Amin Siap Rangkul Rival Jika Menang di Pilpres
Lebih jauh, Menkopolhukam menjabarkan ada empat syarat agar bisa mendapatkan izin melakukan mobilisasi massa sesuai undang-undang. Yakni, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, kemudian dalam batas-batas etika dan moral. "Lalu tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa," tegas dia.
Patut dicatat, kata Wiranto, mobilisasi massa juga dilarang dalam penyelesaian sengketa pemilu. Menurut dia, masalah itu bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Jika ada mobilisasi massa, Polri tidak memberikan izin," tutup menteri Jokowi itu. (Knu)
