Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Tidak ingin kasus Jiwasraya terulang dan merugikan lembaga dana pensiunan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mewacanakan pembentukan induk usaha atau holding dana pensiun (Dapen).
"Saya rasa sudah waktunya kita ini menjaga yang di bawah, yang kecil. Terus terang kasus Jiwasraya berat, dimana mohon maaf kalau kita tahu bisnis dapen itu mestinya karena ini pensiunan orang-orang kecil, kita tidak perlu menjanjikan sesuatu return gila-gilaan, cukup surat utang negara dibeli, atau kita beli infrastruktur jangka panjang yang return-nya 7 persen, atau paling aman deposito saja," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Baca Juga:
Penundaan RUU PKS Dinilai Bentuk Ketidakpedulian Anggota Dewan
Ia menegaskan, holding pengelola dana pensiun di BUMN, diyakininya untuk menyejahterakan para pensiunan serta bisa berkontribusi pada pembiayaan jangka panjang seperti investasi dalam proyek jalan tol.
Namun, lanjut Erick, pihaknya masih mempelajari mempelajari dasar hukum pembentukan holding dapen BUMN karena umumnya Dapen dikelola Yayasan atau pendiri.
"Saya berusaha dapen BUMN kita coba konsolidasi, mungkin awalnya tiga sampai empat dapen besar, nanti pelan-pelan bisa menyeluruh, mudah-mudahan," ujar Menteri Erick dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis, 2 Juli 2020.
Baca Juga:
Sukoharjo Paling Rawan di Pilkada Serentak Jateng
