Alokasi Dana Bansos Naik, DPR Singgung Kepentingan di Pemilu 2024

MerahPutih.com - Bantuan Sosial (bansos) kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, dana ini rentan digunakan untuk kepentingan politik di Pemilu 2024.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati pun salah satu yang menyoroti alokasi dana bansos naik secara signifikan pada awal 2024.

Pagu anggaran bansos pada 2023 sebesar Rp 476 triliun, kemudian naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun pada 2024.

Pemerintah kembali berdalih penebalan bansos dilakukan untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.

Baca juga:

Jokowi Bagi-bagi Bansos Jelang Pemilu, Puan: Biar Rakyat yang Menilai

Anis menyebut pengalokasian bansos yang berasal dari APBN menjelang pemilu 2024 harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk Bawaslu, karena potensi penyalahgunaannya besar sekali.

“Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa, potensi suara yang sangat besar sekali untuk memenangkan pasangan tertentu,” katanya kepada awak media di Jakarta, Minggu (4/2).

Menurut Wakil Ketua BAKN ini, Panitia Kerja bisa melakukan pengecekan lapangan kesesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data yang lapangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Akuntabilitas harus terjaga jangan sampai terjadi exclusion dan inclusion error, orang yang seharusnya dapat tetapi tidak menerima, begitupula sebaliknya yang tidak pantas menerima tetapi menerima,” ungkap Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Anis menyebut fungsi kontrol dan pengawasan yang bisa berperan secara efektif dalam penyaluran Bansos ini adalah masyarakat.

“Masyarakat bisa melihat secara langsung pendistribusi bansos ini tepat sasaran atau tidak. Mereka bisa memanfaatkan keberadaan media sosial untuk melaporkan penyalahgunaan bansos tersebut,” katanya.

Sementara gerakan pantau bansos melalui media sosial harus terus digaungkan, agar potensi penyalahgunaan langsung bisa teridentifikasi dan diketahui pihak yang terlibat.

“Seperti yang sudah terjadi selama ini, banyak kasus penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap melalui peran media sosial,” ujarnya

Politisi perempuan ini mengingatkan, program bansos tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

“Bawaslu, di tahun politik ini, dengan seluruh instrumen yang dimilikinya, harus mulai mengantisipasi potensi penyalahgunaan oleh pihak pihak tertentu, karena tujuan bansos itu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Anis juga menghimbau Partai Politik yang mengikuti kontestasi pemilu 2024, melalui fraksi yang dimilikinya di semua tingkat, mulai dari DPR RI, DPRD I dan DPRD II, mulai mengawasi secara ketat dan berjenjang pendistribusian bansos beras tersebut.

“Jika memang diperlukan DPR RI bisa membentuk Panja Bansos, guna memastikan semua proses penyalurannya berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan,” ungkapnya (knu)

Baca juga:

Jokowi Masif Bagikan Bansos Beras, Bulog: Mengurangi Tekanan Gejolak Harga