Alasan Anies Ubah Pergub Batasan Anggota Tim TGUPP

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengubah ketentuan batas jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Perubahan tersebut dilandasi oleh Peraturan Gubernur (Pergub) No. 16/2019 tentang TGUPP yang diundangkan pada 22 Februari 2019.

Melalui Pergub tersebut batas jumlah anggota TGUPP yang diatur dalam Pergub No. 187/2017 hanya sebanyak 73 orang diubah menjadi tidak terbatas.

Dalam pasal 17 Pergub No. 16/2019 tertulis bahwa keanggotaan TGUPP terdiri dari unsur PNS dan non-PNS yang jumlah keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Anies mengatakan, peraturan gubernur itu dikeluarkan bukan untuk merombak tim yang sudah ada. Justru, sambung dia, TGUPP lebih terbuka melibatkan aparatur sipil negara (ASN).

"Sebenarnya bukan perombakan, sehingga sekarang memungkinkan bagi ASN untuk berada di situ," kata Anies, Senin (11/3).

Adapun dalam APBD 2019 TGUPP mendapatkan anggaran sebesar Rp19 milliar. Salah satu ASN yang baru-baru ini dimasukan oleh Anies ke TGUPP adalah mantan Kepala Badan Pembinaan BUMD (BP-BUMD), Yurianto.

Sementara itu, dalam Pergub 16/2019, Anies pun merombak susunan keanggotaan TGUPP dan mengurangi bidang tim itu dari tujuh menjadi lima. Pergub baru itu mencantumkan, susunan keanggotaan TGUPP terdiri dari Ketua TGUPP merangkap anggota, Bidang Respons Strategis, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi, Bidang Pengelolaan Pesisir, serta Bidang Ekonomi dan Percepatan Pembangunan

Sementara dalam aturan lama di Pergub 187/2017 tertulis enam bidang TGUPP dan satu ketua dengan rincian Ketua TGUPP merangkap anggota, Bidang Pengelolaan Pesisir, Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja, Bidang Harmonisasi Regulasi, Bidang Pencegahan Korupsi, dan Bidang Percepatan Pembangunan. (Asp)