Akui Terima Barang Mewah dari Swasta, Bupati Talaud: Dia Senang Sama Saya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 17 Mei 2019
Akui Terima Barang Mewah dari Swasta, Bupati Talaud: Dia Senang Sama Saya

Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip mengakui menerima sejumlah barang mewah dari pihak swasta. Namun, Sri mengklaim pemberian barang mewah itu tidak berkaitan dengan jabatan melainkan rasa simpatik terhadap kepimpinannya.

"Dia senang sama saya. Lagian itu enggak ada kaitannya dengan jabatan saya kan tinggal dua bulan," kata Sri seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5).

Sri kembali menuding penangkapan dan penetapan status tersangkanya sebagai pembunuhan karakter. Dia berdalih barang bukti yang disita penyidik bukan dari tangannya.

BACA JUGA: Gengsi Tas Paling Mewah se-Talaud Seret Bupati Cantik Jadi 'Pasien' KPK

"Saya tidak pernah memegang barang bukti, barang bukti pun tidak ada, saya dibawa ke sini," imbuhnya.

Sebelumnya KPK menetapkan Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Talaud tahun anggaran 2019.

Selain Sri, lembaga antirasuah juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka yakni pengusaha sekaligus Tim Sukses Bupati, Benhur Lalenoh dan pengusaha Bernard Hanafi.

MerahPutih.com - Bupati Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/4) malam sekira pukul 20.20 WIB.   Pantauan MerahPutih.com, Sri datang ke markas KPK mengenakan kemeja batik berwarna biru. Dia pun menutup rambutnya dengan topi bebulu berwarna merah muda.  Sri mengaku bingung saat ditangkap tim Satgas lembaga antirasuah dan langsung digelandang ke Gedung Merah Putih KPK. Politisi Hanura ini membantah menerima suap terkait proyek di Kepulauan Talaud.   "Saya bingung karena barang ngga ada saya terima. Tiba-tiba saya dibawa ke sini. Tidak benar saya terima hadiah, Saya tidak terima barang itu," ujar Sri kepada awak media.   Sebelumnya KPK menangkap Sri lewat operasi tangkap tangan (OTT) di Kepulauan Talaud. Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan proyek di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.   Sri diduga menerima suap dalam bentuk barang mewah. Selain tas, dan jam tangan merek Rolex, KPK menduga Sri menerima hadiah berupa perhiasan berlian dengan nilai ratusan juta rupiah.   "Diduga hadiah yang diberikan berupa tas, jam dan perhiasan berlian dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.   OTT terhadap Sri merupakan rangkaian dari operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK pada Senin (29/4). Sebelum menangkap Sri, KPK telah mengamankan empat orang lainnya di Jakarta.   Rencanaya malam ini lembaga antirasuah akan menggelar jumpa pers terkait OTT Bupati Talaud tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. (Pon)
Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (30/4) malam sekira pukul 20.20 WIB. Foto: MP/Ponco

Sri melalui Timsesnya Benhur diduga menerima suap dari Bernard Hanafi terkait dua proyek revitalisasi pasar di wilayah tersebut, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo.

Sejauh ini, KPK telah menyita barang bukti berupa barang mewah seperti tas, jam tangan, perhiasan, hingga uang tunai yang diduga bagian dari suap yang diterima Sri.

Sejumlah barang mewah itu terdiri dari tas merk Channel senilai Rp 97,36 juta, tas merek Balenciaga senilai Rp 32,99 juta, jam tangan merk Rolex senilai Rp 224,5 juta, anting berlian senilai Rp 32,07 juta, cincin berlian senilai Rp 76,92 juta dan uang tunai Rp 50 juta. (Pon)

#Sangihe Talaud #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
Mantan penyidik senior KPK, Praswad Nugraha menilai, adanya indikasi kuat dalam dugaan korupsi proyek Whoosh.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
Indonesia
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
PT BIG merupakan bagian dari ISARGAS Group dijadikan agunan dalam perjanjian jual beli gas antara PGN dan PT IAE.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
Indonesia
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
KPK kini sedang mendalami hubungan Anggota DPR dari fraksi NasDem, Rajiv, dengan para tersangka kasus korupsi CSR BI.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
KPK mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh. Komisi XIII DPR pun menilai, langkah tersebut sudah tepat dan sangat ditunggu masyarakat.
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Indonesia
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
Total terdapat sekitar 15.000 unit SPBU di seluruh Indonesia yang akan dilakukan uji sampling.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
Indonesia
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai penyelidikan tersebut karena kasusnya belum berada pada tahap penyidikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
Indonesia
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Koordinasi lintas sektor juga menjadi penting untuk memastikan setiap proses pemanfaatan aset publik berjalan sesuai ketentuan hukum, serta mencerminkan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Oktober 2025
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Indonesia
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK menyatakan nama-nama saksi yang bakal diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih dalam tahap penelaahan internal.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Oktober 2025
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Bagikan