Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ALIANSI Jurnalis Independen (AJI) mendesak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf setelah menyebut wartawan dan kelompok kritis sebagai 'londo ireng' dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). AJI menilai penyebutan tersebut berpotensi mendiskreditkan profesi jurnalis dan mengaburkan fungsi pers sebagai penyampai fakta.
Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana mengatakan istilah 'londo ireng' memiliki konotasi sebagai orang Indonesia yang dianggap berkhianat atau lebih membela kepentingan asing ketimbang kepentingan bangsanya sendiri. Menurutnya, penyematan istilah itu kepada jurnalis merupakan tuduhan yang tidak berdasar.
"Sebaiknya Presiden minta maaf soal ini dan memperbaiki pidato-pidatonya," kata Bayu dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/7).
Bayu menegaskan jurnalis bekerja berdasarkan fakta dan kepentingan publik, bukan untuk melayani kepentingan pihak asing. Ia mencontohkan pemberitaan mengenai kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari tugas pers mengawasi jalannya kebijakan publik.
Baca juga:
Menurut dia, kritik yang muncul melalui pemberitaan seharusnya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan dimaknai sebagai serangan terhadap pemerintah.
Presiden jangan menyerang pembawa berita, tapi memperbaiki fakta yang buruk, misal dengan memperbaiki tata kelola MBG.
Bayu Wardhana, Sekretaris Jenderal AJI
AJI juga menilai pernyataan Presiden memiliki dampak serius terhadap iklim kebebasan pers. Bayu menyebut ucapan tersebut sejajar dengan pernyataan yang sebelumnya dilontarkan pengacara Hotman Paris Hutapea kepada wartawan yang juga menuai kritik.
Oleh karena itu, AJI meminta Presiden memperbaiki cara berkomunikasi dengan publik dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Sebelumnya, saat berpidato dalam puncak peringatan Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center, Kamis (23/7), Prabowo menyebut masih ada 'londo ireng' di era modern. Menurutnya, istilah itu dapat merujuk kepada wartawan, jurnalis, pengamat, maupun lembaga swadaya masyarakat yang dinilai kerap mengkritik pemerintah.
Dalam pidato yang sama, Prabowo juga menyinggung pemberitaan mengenai sekolah yang rusak. Ia menilai media lebih memilih menyoroti sekolah yang belum diperbaiki dibandingkan ribuan sekolah yang telah direhabilitasi pemerintah.(Pon)
Baca juga:
Jurnalis Senior Ungkap Cara Orde Baru Kendalikan Media, dari Diksi hingga Isi Berita
