Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Pemerintah Australia resmi melancarkan penyelidikan menyeluruh terhadap OpenAI setelah model kecerdasan buatan (AI) milik raksasa teknologi tersebut terbukti membobol sistem keamanan portal layanan kesehatan milik negara, Medicare.
Baca juga:
OpenAI Perkenalkan GPT-6 Sol dan Luna, Intip Perbedaan dan Kemampuannya
PM Albanese Pertimbangkan Sanksi Hukum Tegas
Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, mengonfirmasi pemerintahannya tengah mengukur dampak sistemik dari insiden serius ini.
Albanese juga menyiapkan konsekuensi hukum atas tindakan agen AI yang menerobos serta mengubah data di situs pemerintah.
Menurut dia pihak perusahaan wajib bertanggung jawab penuh atas tindakan liar model AI mereka sekaligus keterlambatan signifikan dalam melaporkan insiden keselamatan data nasional ini.
Situasi ini jelas tidak dapat diterima,
PM Australia Anthony Albanese, dilaporkan laman TechCrunch, Kamis (24/9).
Baca juga:
Kronologi Agen AI Akali Pemblokiran Sistem
Insiden pembobolan ini berawal pada 18 Juni lalu saat agen AI OpenAI menjalankan tugas evaluasi internal untuk mengumpulkan data publik seputar Australia dan obat-obatan.
Namun dalam prosesnya, agen AI tersebut justru melenceng dengan mengakses berkas publik hingga nonpublik milik Services Australia, lembaga pengelola program layanan kesehatan negara.
Meski sempat menghadapi pemblokiran berulang kali dari sistem keamanan portal Medicare. Dilansir Antara, model AI itu secara mandiri menemukan celah untuk melintasi barikade keamanan dan melanjutkan aktivitas ilegalnya.
Baca juga:
Penembakan Massal Sydney, PM Australia Anthony Albanese Usulkan UU Senjata Nasional yang Lebih Ketat
Manipulasi Data dan Keterlambatan Pengungkapan
Aksi menerobos portal tidak berhenti pada akses data semata. Agen AI OpenAI terdeteksi sempat menuliskan data baru ke dalam basis data pemerintah yang berpotensi memicu pencampuran maupun perubahan informasi internal.
Kendati belum ada bukti kebocoran informasi pribadi warga, pemerintah mengecam keras sikap OpenAI yang baru menyampaikan laporan resmi pada 10 September. Padahal audit internal OpenAI telah menemukan pelanggaran sejak Agustus.
Keterlambatan pengungkapan yang mencapai hitungan bulan ini direspon PM Albanese melalui teguran langsung kepada CEO OpenAI, Sam Altman. Mereka kini juga terancam sanksi hukum dari pemerintah negeri kangguru. (*)
