Ahok Tuding Tim Auditor DPRD Tak Paham Soal Keuangan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 30 November 2015
Ahok Tuding Tim Auditor DPRD Tak Paham Soal Keuangan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) ( ANTARA FOTO/Rosa Panggabeanpras)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa geram. Pasalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membentuk tim auditor independen untuk memeriksa ulang Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2016.

Menurut Ahok, Tim Auditor independen yang digagas oleh politisi PDIP itu sama sekali tidak mengerti soal sistem keuangan.

"Ini kan auditor luar, dia gak ngerti sistem keuangan juga, yang diliat tuh ada perbedaan komponen. Harusnya memang e-budget, e-planning itu masukin komponen satuan baru jadi nih barang," oceh Ahok dari Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Mantan politisi Gerindra itu justru mengklaim, pihak auditor yang disewa oleh DPRD masih coba-coba dalam melaksanakan audit. Ia juga mengkalim telah menyisir kembali kebutuhan dan komponen-komponen dalam KUA-PPAS tersebut. Bahkan, Ahok menuding DPRD telah melakukan permainan dalam menggandeng tim auditor dari luar.

"Ternyata mereka ini masih coba-coba, itu yang membuat saya sisir sampe (jam) sebelas malem lah, sebelas hari sisir. Untuk apa? Ternyata mereka masih coba-coba masukin dulu nih judulnya, dalem-nya dimainin. Makanya ketua inisiatif, akuntan ada bedanya ga? Ya pasti beda. Tapi keseluruhan yang mereka mau tipu itu komponen di dalem sebetulnya," ocehnya lagi.

Kendati demikian, tim auditor dari Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) itu menemukan anggaran siluman Rp1,88 triliun yang dicatat dalam KUA-PPAS tanpa nomenklatur. Hal itu yang menjadikan Ketua DPRD DKI Prasetyo membentuk tim audit non-pemerintah.

"Macam-macam. Misal, kamu bikin judul ATK. Itu kok jadi gede Rp600juta? Ternyata di dalemnya kamu tau ga masukin makan minum padahal makan minum udah, jadi ini banyak hal yang gak masuk akal," pungkasnya. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. KUA-PPAS Molor, Ahok Lempar Kesalahan ke Bapedda
  2. Ahok: Januari Kita Bersihkan Kepala Dinas Tak Optimal
  3. Tragis, Dinas ke Luar Kota, Lasro Marbun Dipecat Ahok
  4. Tolak PP 78, Ribuan Buruh Demo di Kantor Ahok
  5. Gubernur Izinkan DPRD DKI Usulkan Pokir di RAPBD
#Gubernur Ahok #APBD DKI #DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Fasilitas RDF Plant Rorotan dirancang memiliki kapasitas 2.200 hingga 2.400 ton per hari.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Gubernur Pramono: Polisi masih Selidiki
Pramono mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses investigasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Gubernur Pramono: Polisi masih Selidiki
Indonesia
Ruang Operasional Dishub Terimbas Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Lampu Lalu Lintas Tetap Beroperasi
Dishub juga telah menyiapkan langkah antisipasi untuk memastikan pengaturan lalu lintas tetap berjalan.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Ruang Operasional Dishub Terimbas Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Lampu Lalu Lintas Tetap Beroperasi
Indonesia
Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Gubernur Pramono Sebut tak Ada Korban Jiwa dan Data Perpajakan Aman
Gubernur menegaskan bahwa data perpajakan DKI Jakarta aman karena sudah ter-back up secara digital sehingga layanan perpajakan tidak terganggu.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Gubernur Pramono Sebut tak Ada Korban Jiwa dan Data Perpajakan Aman
Indonesia
Realisasi Investasi di Jakarta Semester 1 2026 Capai Rp 173 Triliun
Capian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Jakarta.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Realisasi Investasi di Jakarta Semester 1 2026 Capai Rp 173 Triliun
Bagikan