Ahok Tuding Tim Auditor DPRD Tak Paham Soal Keuangan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 30 November 2015
Ahok Tuding Tim Auditor DPRD Tak Paham Soal Keuangan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kedua kiri) ( ANTARA FOTO/Rosa Panggabeanpras)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa geram. Pasalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membentuk tim auditor independen untuk memeriksa ulang Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2016.

Menurut Ahok, Tim Auditor independen yang digagas oleh politisi PDIP itu sama sekali tidak mengerti soal sistem keuangan.

"Ini kan auditor luar, dia gak ngerti sistem keuangan juga, yang diliat tuh ada perbedaan komponen. Harusnya memang e-budget, e-planning itu masukin komponen satuan baru jadi nih barang," oceh Ahok dari Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Mantan politisi Gerindra itu justru mengklaim, pihak auditor yang disewa oleh DPRD masih coba-coba dalam melaksanakan audit. Ia juga mengkalim telah menyisir kembali kebutuhan dan komponen-komponen dalam KUA-PPAS tersebut. Bahkan, Ahok menuding DPRD telah melakukan permainan dalam menggandeng tim auditor dari luar.

"Ternyata mereka ini masih coba-coba, itu yang membuat saya sisir sampe (jam) sebelas malem lah, sebelas hari sisir. Untuk apa? Ternyata mereka masih coba-coba masukin dulu nih judulnya, dalem-nya dimainin. Makanya ketua inisiatif, akuntan ada bedanya ga? Ya pasti beda. Tapi keseluruhan yang mereka mau tipu itu komponen di dalem sebetulnya," ocehnya lagi.

Kendati demikian, tim auditor dari Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) itu menemukan anggaran siluman Rp1,88 triliun yang dicatat dalam KUA-PPAS tanpa nomenklatur. Hal itu yang menjadikan Ketua DPRD DKI Prasetyo membentuk tim audit non-pemerintah.

"Macam-macam. Misal, kamu bikin judul ATK. Itu kok jadi gede Rp600juta? Ternyata di dalemnya kamu tau ga masukin makan minum padahal makan minum udah, jadi ini banyak hal yang gak masuk akal," pungkasnya. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. KUA-PPAS Molor, Ahok Lempar Kesalahan ke Bapedda
  2. Ahok: Januari Kita Bersihkan Kepala Dinas Tak Optimal
  3. Tragis, Dinas ke Luar Kota, Lasro Marbun Dipecat Ahok
  4. Tolak PP 78, Ribuan Buruh Demo di Kantor Ahok
  5. Gubernur Izinkan DPRD DKI Usulkan Pokir di RAPBD
#Gubernur Ahok #APBD DKI #DKI Jakarta #Prasetyo Edi Marsudi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Taman Kalijodo merupakan ruang publik yang harus terbebas dari aksi tindakan kriminal.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Indonesia
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Transportasi umum Jakarta akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan bebas kemacetan.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
SMA Negeri 68 Jakarta Pusat menjadi titik awal pelaksanaan program E-Waste School Movement.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
Indonesia
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Namun, ada sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi keberadaan lajur sepeda itu, agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Indonesia
Wali Kota New York Zohran Mamdani Dukung Pramono Anung Terbitkan Obligasi Daerah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar pertemuan bilateral dengan Wali Kota New York Zohran Kwame Mamdani.
Yusuf Abdillah - Senin, 21 September 2026
Wali Kota New York Zohran Mamdani Dukung Pramono Anung Terbitkan Obligasi Daerah
Indonesia
Gubernur Pramono Pamer Capaian Ekonomi Jakarta ke Pemimpin Kota Dunia di Amerika
Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Jakarta tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Gubernur Pramono Pamer Capaian Ekonomi Jakarta ke Pemimpin Kota Dunia di Amerika
Indonesia
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Wali Kota Mamdani mengajak Pramono bergabung dengan para pemimpin kota dunia di New York untuk membahas solusi atas sejumlah persoalan perkotaan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Gubernur Pramono ke Amerika Ketemu Zohran Mamdani, Bahas Transportasi hingga Pengelolaan Sampah
Indonesia
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Pada tahap awal, layanan segmen Velodrome–Manggarai dibuka secara terbatas di tiga stasiun baru, yakni Rawamangun, Pramuka, dan Manggarai.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Tarif LRT Jakarta Kelapa Gading-Manggarai Rp 5.000, tapi belum Resmi
Bagikan