Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Rencana Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pejabat BUMN menuai pro kontra.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi menilai, jika pemerintah tetap ngotot menjadikan Ahok pejabat di salah satu perusahaan BUMN, maka efek negatif itu juga berimbas terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok
"Selama ini kan memang masyarakat kurang percaya kepada pemerintah. Kemudian investor juga kurang berkenan artinya investasi susah masuk dan yang ada malah keluar," paparnya kepada wartawan, Jumat (22/11).
Bahkan, ia menyebut Kementerian BUMN bakal kesulitan melakukan pembenahan perusahan-perusahaan plat merah lantaran hanya menghabiskan waktu untuk melakukan pembelaan terhadap Ahok dari kritik publik.
"Ketika diangkat kembali Ahok ini, diplanning masuk ke BUMN, bisa dipastikan nanti itu Kementerian BUMN tidak akan sempat mengurusi pembenahan di BUMN-BUMN yang ada dibawahnya," ujar mantan Jubir Presiden keempat Abdurahman Wahid ini.
"Kecuali kesibukan dia hanya dipenuhi, disesaki oleh pembelaan terhadap Ahok dari kritikan publik, dari kritikan masyarakat. Berarti kan sudah kontra produktif," terang Adhie.
Baca Juga:
Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Untuk Benahi Kebobrokan Korporasi
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kontroversi bisa terjadi karena sosok Ahok dianggap negatif oleh masyarakat.
"Nama Ahok ini kan sudah sangat negatif di masyarakat, dia juga juga bukan tokoh publik yang bener. Artinya, saat dia menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur banyak masalah di DKI, baik pengelolaan anggaran maupun dari kepemimpinan dia, sehingga menimbulkan kontroversi yang luar biasa," katanya. (Knu)
