Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Mantan Jubir Gus Dur: Investasi Susah Masuk

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GBI) Adhie Massardi. (MP/Bartolomeus Papu)
Merahputih.com - Rencana Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pejabat BUMN menuai pro kontra.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi menilai, jika pemerintah tetap ngotot menjadikan Ahok pejabat di salah satu perusahaan BUMN, maka efek negatif itu juga berimbas terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok
"Selama ini kan memang masyarakat kurang percaya kepada pemerintah. Kemudian investor juga kurang berkenan artinya investasi susah masuk dan yang ada malah keluar," paparnya kepada wartawan, Jumat (22/11).
Bahkan, ia menyebut Kementerian BUMN bakal kesulitan melakukan pembenahan perusahan-perusahaan plat merah lantaran hanya menghabiskan waktu untuk melakukan pembelaan terhadap Ahok dari kritik publik.

"Ketika diangkat kembali Ahok ini, diplanning masuk ke BUMN, bisa dipastikan nanti itu Kementerian BUMN tidak akan sempat mengurusi pembenahan di BUMN-BUMN yang ada dibawahnya," ujar mantan Jubir Presiden keempat Abdurahman Wahid ini.
"Kecuali kesibukan dia hanya dipenuhi, disesaki oleh pembelaan terhadap Ahok dari kritikan publik, dari kritikan masyarakat. Berarti kan sudah kontra produktif," terang Adhie.
Baca Juga:
Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Untuk Benahi Kebobrokan Korporasi
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kontroversi bisa terjadi karena sosok Ahok dianggap negatif oleh masyarakat.
"Nama Ahok ini kan sudah sangat negatif di masyarakat, dia juga juga bukan tokoh publik yang bener. Artinya, saat dia menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur banyak masalah di DKI, baik pengelolaan anggaran maupun dari kepemimpinan dia, sehingga menimbulkan kontroversi yang luar biasa," katanya. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat

Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia

Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!

Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man

DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem

Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan

Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional

Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
