Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Mantan Jubir Gus Dur: Investasi Susah Masuk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 22 November 2019
Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Mantan Jubir Gus Dur: Investasi Susah Masuk

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GBI) Adhie Massardi. (MP/Bartolomeus Papu)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Rencana Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi pejabat BUMN menuai pro kontra.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi menilai, jika pemerintah tetap ngotot menjadikan Ahok pejabat di salah satu perusahaan BUMN, maka efek negatif itu juga berimbas terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

PSI Desak Menteri BUMN Tindak Gerakan yang Tebar Fitnah dan Tolak Ahok

"Selama ini kan memang masyarakat kurang percaya kepada pemerintah. Kemudian investor juga kurang berkenan artinya investasi susah masuk dan yang ada malah keluar," paparnya kepada wartawan, Jumat (22/11).

Bahkan, ia menyebut Kementerian BUMN bakal kesulitan melakukan pembenahan perusahan-perusahaan plat merah lantaran hanya menghabiskan waktu untuk melakukan pembelaan terhadap Ahok dari kritik publik.

Ahok dianggap tidak bisa berantas mafia di BUMN
Mantan Gubernur DKI Mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat tiba di Kota Kupang. (Antara Foto/ Kornelis Kaha)

"Ketika diangkat kembali Ahok ini, diplanning masuk ke BUMN, bisa dipastikan nanti itu Kementerian BUMN tidak akan sempat mengurusi pembenahan di BUMN-BUMN yang ada dibawahnya," ujar mantan Jubir Presiden keempat Abdurahman Wahid ini.

"Kecuali kesibukan dia hanya dipenuhi, disesaki oleh pembelaan terhadap Ahok dari kritikan publik, dari kritikan masyarakat. Berarti kan sudah kontra produktif," terang Adhie.

Baca Juga:

Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina Untuk Benahi Kebobrokan Korporasi

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kontroversi bisa terjadi karena sosok Ahok dianggap negatif oleh masyarakat.

"Nama Ahok ini kan sudah sangat negatif di masyarakat, dia juga juga bukan tokoh publik yang bener. Artinya, saat dia menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur banyak masalah di DKI, baik pengelolaan anggaran maupun dari kepemimpinan dia, sehingga menimbulkan kontroversi yang luar biasa," katanya. (Knu)

#Adhie Massardi #Basuki Tjahaja Purnama #BUMN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 6 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Bagikan