AFC Ingatkan Pemerintah Malaysia untuk Tidak Campuri Urusan FAM, Bisa Datangkan Sanksi FIFA

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak bola Asia (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John mengingatkan pemerintah Malaysia untuk tidak mencampuri urusan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Hal ini bisa dianggap sebagai campur tangan politik yang bisa mendatangkan sanksi FIFA.

Windsor mendukung pernyataan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj sebelumya, yang mengatakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (KBS) harus tetap berhati-hati. Pemerintah jangan melewati batas yang bisa dianggap sebagai campur tangan politik.

Meskipun FAM menghadapi krisis menyusul keputusan FIFA, pemerintah tidak dapat mengeluarkan arahan atau memberikan tekanan kepada pejabat FAM untuk mengundurkan diri.

Windsor menjelaskan bahwa kepemimpinan federasi ditunjuk oleh afiliasi anggotanya di kongres seperti dilaporkan New Straits Times.

Windsor menyadari bahwa pemerintah memang salah satu pemangku kepentingan utama dalam sepak bola Malaysia, namun perannya untuk mendukung pengembangan, bukan mengatur atau menentukan administrasi federasi.

Baca juga:

Rangking FIFA Terbaru Timnas Indonesia Stagnan di 122, Kian Tertinggal dari Thailand-Vietnam-Malaysia

Selain itu, ia menjelaskan bahwa segala pernyataan resmi harus dibuat dengan hati-hati. Jika salah tafsir, bisa dianggap sebagai bentuk campur tangan.

John kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberi instruksi, memengaruhi keputusan, atau terlibat dalam proses administratif internal FAM.

“Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa integritas asosiasi harus dihormati sesuai regulasi FIFA.

Saat ditanyai mengenai kasus-kasus terbaru mengenai campur tangan pemerintah yang berujung skorsing, Windsor menyinggung contoh dari kawasan Asia Tenggara.

“Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” katanya, merujuk kejadian yang terjadi dalam dua bulan terakhir.

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam pemilihan kepemimpinan secara langsung memengaruhi tata kelola sepak bola suatu negara dan memaksa FIFA serta AFC mengambil langkah tegas untuk memulihkan struktur administrasi. (*)