Soffi Amira
MerahPutih.com - Ketua Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengaku, kurang setuju dengan keputusan Gubernur DKI, Pramono Anung, yang mengizinkan warga dari luar daerah mendaftarkan diri dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (Damkar) DKI.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan membuka lowongan untuk 1.000 posisi petugas damkar.
"Pemprov DKI juga harus mengutamakan warganya sendiri ketika membuka rekrutmen untuk mengisi posisi tersebut. Terlebih, masih ada banyak orang yang merupakan warga Jakarta kesulitan untuk mencari pekerjaan," kata William di Jakarta, Selasa (5/8).
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak enam dari 100 orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja masih belum mendapatkan pekerjaan hingga Februari 2025 lalu.
Baca juga:
Pemprov DKI Buka Lowongan Petugas Damkar, Warga Luar Jakarta Boleh Ikut Melamar
Jika data tersebut diterjemahkan menjadi angka yang lebih konkret, maka ada sebanyak 338,39 ribu orang yang masih menganggur dari 5,47 juta orang, yang menjadi bagian dari angkatan kerja di Jakarta berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
"Sebenarnya, kami berharap bahwa rekrutmen ini bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta ibarat memburu 2 burung menggunakan 1 batu. Dengan melakukan penambahan petugas damkar, Jakarta harusnya bisa menjadi kota yang lebih aman dari ancaman si jago merah. Bersamaan dengan itu, Jakarta juga bisa sedikit demi sedikit mengatasi masalah penganggurannya," ujar William.
William menjelaskan, bahwa ia pun setuju dengan gagasan Pramono mengenai Jakarta sebagai kota terbuka seperti yang disampaikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Hari Senin (4/8) lalu.
Baca juga:
Kekurangan 7.000 Personel, Lowongan Damkar dan PPSU Jakarta Justru Jadi Rebutan Warga Luar Daerah!
Kendati demikian, ia berpendapat konsep tersebut baru bisa diterapkan apabila kebutuhan warga Jakarta sendiri sudah terpenuhi.
"Namun, sebaiknya Pemprov DKI tetap memprioritaskan warganya sendiri apabila isunya menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar seperti pembukaan lapangan pekerjaan. Baru setelah itu terpenuhi, Pemprov DKI bisa menerima warga-warga dari luar daerahnya" tutupnya. (Asp)
