MerahPutih.com - Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kementerian Kesehatan mencatat 9.668 kasus ISPA sejak 15 hingga 26 Agustus 2026.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin, mengatakan kasus tersebut tersebar di tujuh kabupaten yang terdampak gempa.
“Distribusi penyakit yang paling banyak adalah ISPA mencapai 9.668 kasus tersebar di tujuh kabupaten,” kata Agus dalam konferensi pers daring, Kamis (27/8).
Tingginya kasus ISPA menjadi perhatian karena lebih dari 185 ribu warga masih bertahan di 444 titik pengungsian.
Kondisi tempat tinggal sementara dengan kepadatan warga membuat layanan kesehatan harus terus diperkuat untuk mencegah munculnya masalah kesehatan yang lebih luas.
Baca juga:
ISPA Hingga Gastritis Serang Pengungsi Gempa Nagekeo NTT, Ratusan Orang Dirawat
Hipertensi hingga Penyakit Kulit
Selain ISPA, Kemenkes mencatat sejumlah penyakit lain yang dialami warga terdampak.
Hipertensi tercatat sebanyak 4.686 kasus, kemudian myalgia 1.017 kasus, trauma 662 kasus, diare 627 kasus, gastritis 571 kasus, dispepsia 487 kasus, diabetes 392 kasus, penyakit kulit 347 kasus, dan low back pain 283 kasus.
Kemenkes juga menemukan 35 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Nagekeo. Seluruh korban disebut telah mendapatkan vaksinasi lengkap.
“Bahkan ada kasus gigitan hewan rabies sebanyak 35 orang di Nagekeo dan alhamdulillah sudah divaksinasi semua,” ujar Agus.
Baca juga:
Prabowo Buka Alasan Baru Hari ke-11 ke NTT, Biar Kunjungan Pejabat Tidak Ganggu Penanganan Bencana
Ratusan Tenaga Kesehatan Diterjunkan
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah memperkuat layanan medis bagi warga yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Sebanyak 392 tenaga kesehatan telah diterjunkan ke wilayah terdampak, sementara dua rumah sakit lapangan berbasis tenda inflatable didirikan untuk memberikan pelayanan medis secara lebih aman.
Rumah sakit lapangan tersebut berada di Aeramo, Kabupaten Nagekeo, dan RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai.
Pendirian fasilitas tersebut dilakukan setelah sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan atau retak akibat gempa.
Ketika bangunan faskes rusak atau retak, pelayanan harus dipindahkan ke lokasi yang lebih aman agar keselamatan pasien dan tenaga kesehatan tetap terjamin,
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Agus Jamaludin.
(Knu)