Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak kelompok pejuang Hamas Palestina memulai serangan lintas batas pada 7 Oktober.
Sedikitnya 10.569 warga Palestina terbunuh selama konflik tersebut, termasuk di antaranya 4.324 anak-anak dan 2.823 perempuan. Sementara itu, jumlah korban tewas di Israel hampir 1.600, menurut angka resmi pemerintah.
Baca Juga:
Jokowi akan Sampaikan Hasil KTT OKI soal Gaza ke Joe Biden
Jumlah anggota staf Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tewas di Jalur Gaza sudah mencapai 92 orang di tengah berlangsungnya konflik Israel-Palestina.
Komisaris Jenderal Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA), Philippe Lazzarini mengatakan, sekitar 13.000 anggota PBB dipekerjakan di Jalur Gaza.
Ia menyebutkan, UNRWA belum pernah mengalami kematian sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Saat ini, lebih dari 700.000 orang mengungsi ke sekolah-sekolah yang didirikan UNRWA agar dapat berlindung di bawah bendera biru PBB.
Akan tetapi, 50 lebih fasilitas mereka telah diserang hingga menelan puluhan korban jiwa dan melukai ratusan lainnya. Menyelamatkan diri ke wilayah selatan Jalur Gaza juga tidak dijamin aman dan sepertiga staf PBB di sana tewas akibat dibombardir.
Semakin lama korban jiwa terus berjatuhan, semakin jauh kita dari prospek perdamaian di masa depan. Lazzarini mengaku sangat terkejut dengan apa yang dia temukan di Gaza.
"Situasinya menyayat hati," ucapnya.
Lazzarini mengatakan, masyarakat serba kekurangan, mereka menyelamatkan diri ke sekolah-sekolah UNRWA dan meminta roti dan air.
Terjadi krisis bahan bakar, katanya. Jika tidak ada bahan bakar yang tiba di Gaza dalam beberapa hari ke depan.
"Fasilitas-fasilitas utama tidak akan berfungsi lagi," katanya.
Blokade pasokan bantuan sama saja dengan hampir tidak ada perdagangan dan ketertiban umum terancam. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan, maka banyak orang yang akan kehilangan nyawanya karena minim bantuan kemanusiaan dan bukan karena pengeboman.
"Blokade ketat semacam itu berarti sama saja dengan hukuman kolektif," kata Lazzarini.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan posisi Indonesia atas situasi terkini di Jalur Gaza, ketika bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington DC pada 13 November mendatang.
"Presiden Jokowi akan menyampaikan posisi Indonesia mengenai situasi di Gaza kepada Presiden Joe Biden," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhamad Iqbal.
Pertemuan bilateral Jokowi-Biden akan berlangsung setelah KTT luar biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh pada 11-12 November 2023, untuk merespons konflik antara Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza beserta dampak kemanusiaan yang ditimbulkan.
KTT tersebut akan difokuskan untuk membahas perkembangan terakhir situasi di Gaza dan mengonsolidasikan upaya bersama negara-negara OKI untuk menghentikan kekejaman Israel di Gaza saat ini.
"Karena pertemuan bilateral tersebut berlangsung persis setelah KTT OKI, dipastikan Presiden Jokowi juga akan menyampaikan hasil-hasil KTT tersebut kepada Presiden Joe Biden," katanya.
AS merupakan sekutu dan pendukung Israel, sehingga posisi Washington dianggap sangat berpengaruh terhadap konflik di Gaza —yang selama satu bulan terakhir telah menewaskan lebih dari 10.000 korban, termasuk anak-anak dan perempuan. (Knu)
Baca Juga:
Penyair Kanada Rupi Kaur Tolak Undangan Gedung Putih karena Gaza
