6 Ruas Tol Dalam Kota Diambil Pemerintah, Begini Penjelasan Anies Baswedan

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan soal pembangunan 6 ruas tol dalam kota bukan lagi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut Anies, saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, ia dan pasangannya Sandiaga Uno dengan tegas tidak akan melakukan pembangunan ruas dalam tersebut.

"Kampanye kita selesai 15 April. Kita menang. Lalu proyek ini diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Perpres Perubahan Nomor 58 tahun 2017. Tanggal 15 Juni 2017. Jadi dua bulan sesudah pilkada selesai kemudian 6 ruas jalan tol itu menjadi proyek strategis nasional yang tidak lagi di bawah Pemda DKI," ujar Anies di Jakarta, Jumat (13/7).

Namun lanjut Anies, yang perlu masyarakat tahu 6 rual tol dalam kota tersebut, dua bulan sesudah Pilkada dijadikan sebagai program strategis nasional.

"Perpresnya dilakukan perubahan dan ini yang menurut saya penting. Jadi jangan sampai dikira bahwa kita yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat. Jadi kalau mau bicara tentang 6 ruas jalan tol wewenangnya yang diangkat. Wewenangnya diambil pemerintah pusat," jelas Anies.

Dengan demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, proyek yang menuai protes saat ini telah diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Wewenangnya kemudian diambil di pemerintah pusat jadi tidak lagi ada di pemerintah daerah," tuturnya.

Ketika ditanya awak media apakah Anies akan melobi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar membatalkan proyek pembangunan itu, Anies pun enggan berkomentar.

"Gini, saya tidak ceritakan belakang layar sampai semua selesai," pungkasnya. (Asp)