Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 mengalami defisit pada rentang 2,48-2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pendapatan negara ditargetkan berada pada rentang 11,71 persen hingga 12,22 persen terhadap PDB, sedangkan belanja negara sebesar 14,19 persen hingga 14,75 persen dari PDB.
Pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026.
Nilai tukar rupiah pada 2026 diperkirakan antara Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS (Rp16 ribu per dolar AS pada target 2025).
Baca juga:
Setelah Defisit Selama 3 Bulan, APBN Mulai Surplus Walau Masih Terguncang
Inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5±1 persen, dengan terus menjaga stabilitas harga baik dari sisi penerimaan maupun penawaran.
Sementara, harga minyak mentah Indonesia ditargetkan pada kisaran 60–80 dolar AS per barel, lifting minyak 600-605 ribu barel per hari, dan lifting gas 953 ribu—1,017 juta barel per hari.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan enam catatan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026.
"Menimbang desain pokok pokok kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro, dan postur RAPBN 2026, ada beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian penting pemerintah,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/6).
Ia mengingakan, pemerintah perlu mengajak dunia membangun komitmen baru dalam perdagangan di tengah kebijakan perang tarif yang mengguncang tata perdagangan global dan mendorong proteksionisme.
Berikut catatan Ketua Banggar DPR terhadap ajuan postur asumsi makro APBN 2026
- Pemerintah untuk memikirkan target pendapatan negara yang realistis-optimistis.
- Pemerintah direkomendasikan untuk melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektare (ha) untuk petani dan perkebunan rakyat guna mendukung program ketahanan pangan.
- Mendorong kelanjutan program pembangunan lima kilang minyak bumi. Kemudian, kontribusi program energi baru dan terbarukan (EBT) terhadap produksi dan konsumsi energi nasional diharapkan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, juga memperbaiki mismatch energi nasional dari sisi produksi, konsumsi, dan kemampuan energi nasional.
- Pemerintah merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal.
- Pemerintah juga perlu menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai bahan baku penopang produk-produk industri dalam negeri untuk menghasilkan produk manufaktur yang memenuhi rantai pasok global.
- Pemerintah bisa lebih progresif dalam pencapaian target penurunan pengangguran seiring dengan 8 program strategis yang dicanangkan di tahun 2026.
