Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Pengadilan Korea Selatan telah membebaskan mantan kepala polisi Seoul atas kelalaiannya dalam insiden kerumunan Halloween yang menewaskan 159 orang pada tahun 2022 di distrik Itaewon.
Kim Kwang-ho adalah pejabat polisi berpangkat tertinggi yang didakwa atas tragedi tersebut.
Dalam putusan hari Kamis (17/10), pengadilan mengatakan bahwa bukti penuntutan tidak cukup untuk menunjukkan bahwa Kim mengabaikan tugasnya sebelum insiden dan selama tanggapan awal.
Seorang pejabat polisi berpangkat rendah, Lee Im-jae, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara bulan lalu karena gagal mencegah desakan kerumunan yang menyebabkan banyak warga meninggal saat itu. Putusan itu menuai protes keras dari keluarga korban.
Baca juga:
Tayang di Paramount+, Dokumenter 'Crush' Kisahkan Kembali Tragedi Itaewon
Kim baru didakwa pada Januari lalu, lebih dari setahun setelah tragedi itu. Keluarga mengatakan dia seharusnya didakwa lebih awal. Dia diberhentikan dari jabatannya pada bulan Juni setelah menerima tindakan disipliner atas insiden itu.
Dua orang terdakwa Kim yang bekerja sebagai petugas manajemen situasi pada hari terjadinya insiden itu, Ryu Mi-jin dan Jeong Dae-gyeong, juga dinyatakan tidak bersalah. Keluarga korban menyatakan mereka mengutuk keras putusan tersebut dan meminta jaksa mengajukan banding.
"Pengadilan kehilangan kesempatan untuk merenungkan beratnya tanggung jawab pejabat publik untuk melindungi kehidupan dan keselamatan publik, dan untuk mengingatkan para pemimpin negara dan anggota masyarakat tentang hal ini," kata keluarga korban, dikutip dari BBC, Kamis (17/10).
"Penyelidikan yang lemah oleh jaksa penuntut umum dan penafsiran hukum yang pasif oleh pengadilan telah menunda hukuman bagi mereka yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut dan sekali lagi melanggar hak-hak korban," kata mereka.
Baca juga:
Tragedi Itaewon Jangan Sampai Terjadi saat Perayaan Malam Tahun Baru
Sebuah panel polisi khusus sebelumnya menyelidiki kasus tersebut dan pada bulan Januari, panel tersebut merilis laporannya yang sebagian besar membebaskan pejabat senior pemerintah dari kesalahan.
Laporan tersebut menganggap pejabat kotamadya dan layanan darurat setempat bertanggung jawab atas perencanaan yang lemah dan respons darurat yang buruk. (ikh)
