Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintan telah menetapkan Nongsa, Batam, sebagai Kawasan ekonomi khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021. Kawasan ini dikhususkan sebagai area bisnis di bidang ekonomi digital, pengembangan teknologi, riset, pendidikan; industri kreatif; dan pariwisata.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkap, ada 6 investor baru yang mengantre untuk berinvestasi membangun pusat data (data center) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Para investor tersebut berasal dari negara-negara maju, seperti China, Jepang, dan Amerika Serikat (AS). Namun, dia belum mengetahui total nilai investasi yang ditawarkan.
"Saat ini Nongsa sudah memulai data center, ada 10 data center. Ada 6 yang sudah ngantre. Jadi memang data center ini sekarang sangat masif, karena beberapa tahun lalu kan Singapura moratorium karena kebutuhan listrik dan airnya kan besar sekali,” kata Susiwijono.
Baca juga:
Hingga saat ini, sudah ada 10 data center yang tengah dibangun di KEK Nongsa Digital Park, dengan 9 di antaranya dalam proses pembangunan, dan 1 dalam tahap komitmen proyek.
Pembangunan data center saat ini menjadi kebutuhan banyak negara dan perusahaan mengingat perlunya lahan, sumber listrik dan air guna membangun sistem penyimpangan data digital.
"Ini hampir semua negara, dari China, kemudian dari Amerika, semuanya. Bahkan yang GDS (Perusahaan IT asal Shanghai) tadi investasinya hanya di Indonesia dan di Jepang," katanya.
Ia mengakui, untuk dapat membangun lebih banyak data center di Nongsa Digital Park memerlukan lahan, pasokan listrik dan air yang tidak sedikit. Pemerintah saat ini tengah fokus untuk mencari perluasan lahan guna mengembangkan investasi data center.
Saat ini, masih diperlukan sekitar 20-30 hektare luas lahan agar dapat menampung 16 data center Batam. Satu data center itu rata-rata 3-4 (hektare) tapi plus semuanya sekitar 5 hektare.
"Jadi yang 10 itu nyambung, jadi masih perlu lagi sekitar 20-30 hektare,” kata Susiwijono. (*)
