MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membahas isu politik dan hukum terkini.
Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (20/11) tersebut, menurut Yusril, secara khusus membicarakan percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Yusril menegaskan, pembahasan dalam pertemuan itu tidak menyentuh spekulasi mengenai calon wakil presiden maupun isu penyadapan dan dugaan makar.
Ketika ditanya apakah dirinya dan Sjafrie sempat membicarakan isu calon wakil presiden, Yusril langsung membantahnya.
“Haha, enggaklah (bahas). Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril dikutip Sabtu (21/11).
Tegaskan Pertemuan Bahas Revisi UU Pertahanan Negara
Yusril juga membantah adanya pembahasan mengenai dugaan penyadapan dan makar dalam pertemuannya dengan Sjafrie.
Ia menjelaskan, Sjafrie memahami bahwa persoalan penyadapan dan makar merupakan ranah kepolisian dalam penegakan hukum.
Sementara itu, keterlibatan Kemenko Kumham Imipas dalam persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan dan penafsiran hukum mengenai penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan ketentuan KUHP dan undang-undang terkait.
Dengan demikian, Yusril menegaskan bahwa agenda utama pertemuan tersebut tetap berfokus pada percepatan revisi UU Pertahanan Negara, bukan membahas berbagai spekulasi politik maupun persoalan hukum lainnya.
Baca juga:
Yusril dan Sjafrie Bahas Revisi UU Pertahanan Negara, Target Diajukan Awal 2027
Yusril dan Sjafrie Sudah Saling Mengenal Sejak 1990-an
Di luar urusan pekerjaan, Yusril menyebut pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi. Ia dan Sjafrie diketahui telah saling mengenal sejak era 1990-an.
Yusril mengenang masa ketika dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, sementara Sjafrie menjabat Pangdam Jaya.
Keduanya juga pernah memiliki pengalaman bersama dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 serta menghadapi situasi pada pekan-pekan terakhir pemerintahan Presiden ke-2 RI, Soeharto. (Knu)