MerahPutih.com - Wakil Rektor Perbanas Institute, Arus Akbar Silondae menyoroti maraknya kepala daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi. Perilaku korupsi kepala daerah merupakan dampak negatif pemilihan kepala daerah langsung. Karena dalam tiap kontestasi, kepala daerah dituntut punya biaya tinggi untuk menduduki posisi bupati, walikota maupun gubernur.
"Untuk sampai kepada posisi bupati, walikota atau pun gubernur itu membutuhkan biaya banyak," kata Arus saat ditemui di Perbanas Institute, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).
Setidaknya, di bulan Februari KPK melakukan OTT terhadap empat orang kepala daerah. Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa.
Karena itu, banyak kepala daerah mengambil jalan pintas dengan cara mengobyekan proyek-proyek di wilayahnya untuk memenuhi biaya politik yang tinggi tersebut.
"Bagaimana untuk mendapatkan itu kan enggak mau keluar dari kantong pribadi, ya cari dari rekanan-rekanan dari perusahaan," jelas Arus.
Selain itu, Pilkada langsung juga menyebabkan praktik politik uang semakin marak. Hal itu tercermin dari pemenang Pilkada langsung umumnya adalah figur-figur yang memiliki kekuatan modal.
"Karena memang nilai-nilai secara umum di masyarakat kita, nilai-nilai kejujuran, penghormatan kepada kemampuan itu kan bergeser kepada nilai-nilai materil. Siapa yang bisa memberikan materi lebih banyak itu yang favorit," ungkapnya.
Kondisi ini, membuat uang menjadi amat penting lantaran Pilkada langsung telah menjadi industri dan “komoditas” yang penuh dengan hitung-hitungan transaksi ekonomi politik.
"Akhirnya orang mencari bagaimana kita memberikan uang atau barang kepada konstituen dengan harapan dapat suara banyak. Itu berakumulasi menjadi culture. Sistem yang membuat budaya seperti itu," pungkasnya.
Untuk itu ia menyarankan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Ia meyakini, hal tersebut dapat meminimalisir praktik korupsi kepala daerah.
"Pemilihan oleh DPRD disempurnakan saja dengan pengawasan, justru lebih gampang. Kan anggota DPRD hanya 50-an. Itu yang di awasi kalau ada money politik," ucap Arus.
Diketahui, Belum genap dua bulan di tahun 2018, KPK menjerat tiga kepala daerah yang hendak kembali maju di Pilkada serentak 2018. Dalam perkara Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Nyono diduga melakukan korupsi untuk 'nyalon' sebagai Calon Bupati Jombang.
Nyono diduga menerima suap dari pemotongan dana BPJS yang dialokasikan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Uang tersebut diduga untuk membiayai iklannya pada salah satu media di Jombang.
Kemudian, KPK menangkap Bupati Ngada Marianus Sae yang merupakan bakal calon Gubernur NTT di Pilkada 2018 pada Minggu (11/2).
Marianus diduga menerima suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu, senilai Rp 4,1 miliar. KPK menduga uang sebanyak itu digunakan Marianus sebagai modal kampanye maju cagub NTT 2018.
Selanjutnya, KPK menangkap Bupati Subang, Imas Aryumningsih. Politisi Partai Golkar itu ditangkap bersama tujuh orang lainnya pada Selasa (13/2) malam.
Orang nomor satu di Subang itu diduga menerima suap terkait dengan pemberian izin kepada pihak swasta yang ingin menggarap proyek di Kabupaten Subang.
Teranyar, Bupati Lampung Tengah Mustafa yang terjaring OTT pada Kamis, (15/2). Ia diduga mengarahkan pengumpulan uang sebesar Rp 1 miliar untuk diserahkan kepada anggota DPRD Lampung Tengah. Suap itu diduga demi memperoleh persetujuan DPRD atas pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 300 miliar. (Pon)