Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Usai Gelar Pertemuan Tertutup, Zulhas-Prabowo Sepakat TNI-Polri Harus Netral

Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Juni 2018

Merahputih.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan pertemuan guna menyikapi penyelenggaraan pilkada serentak 2018.

Pertemuan dilakukan di rumah dinas ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Pejabat Tinggi Negara Widya Chandra, Jakarta, Senin 25/6). Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Anggota DPR Yandri Susanto yang juga Wakil Sekretaris Jenderal PAN, serta Anggota DPR Mulfachri Harahap yang juga Ketua DPP PAN.

Pertemuan dilakukan secara tertutup selama sekitar 30 menit. Usai pertemuan, Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini dalam masa tenang menjelang penyelenggaraan pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni 2018.

Zulkifli meminta penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Bawaslu, untuk dapat menyelenggarakan pilkada secara adil dan demokratis. Kepada aparat keamanan yakni Polri dan TNI, Zulkifli berharap dapat bersikap netral pada penyelenggaraan pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelum melakukan pertemuan tertutup di Jakarta, Senin (25/6). Pertemuan tersebut selain ajang silaturahmi juga membicarakan tentang pilkada serentak serta meminta TNI dan Polri untuk netral dalam pilkada. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Polri dan TNI adalah lembaga negara, sehingga harus bersikap netral. TNI dan Polri adalah merah putih sehingga harus membela negara dengan menjaga persatuan bangsa," katanya dikutip Antara.

Sementara itu, Prabowo menyatakan dirinya sepakat dengan pernyataan Zulkifli Hasan. Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara demokrasi, di mana proses pemilihan pemimpin bangsanya didasarkan atas pilihan rakyat, sehingga pemimpin yang terpilih menjadi "legitimate".

"Saya menginginkan proses pemilihan pemimpin di Indonesia, baik pemimpin daerah maupun pemimpin nasional, dapat berlangsung secara demokratis dan damai," katanya. (*)

Baca Artikel Asli